Oleh: Suhardi Duka
PERPUTARAN ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat mayoritas ditopang oleh sektor pertanian. Data pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyebut, pertumbuhan ekonomi kumulatif di Sulawesi Barat Sulbar tumbuh dari 2,31 Persen pada tahun 2022 menjadi 5,25 Persen di tahun 2023.
Struktur utama bangunan perekonomian di Sulawesi Barat berdasarkan data, didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal tersebut terkonfirmasi dari pangsa lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap total PDRB Sulawesi Barat yang tercatat sebesar 44,72 Persen. Yang diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 11,16 Persen.
Selain komuditas kelapa sawit, Sulawesi Barat pun menyimpan potensi pertanian padi sawah, sebuah komuditas unggulan yang sejak dulu telah mengangkat nama Kabupaten Polewali Mandar (Polman) hingga dikenal sebagai lumbung padi di Sulawesi Barat.
Dari apa yang saya dengar di serangkaian kesempatan bertemu dengan masyarakat Polman, peningkatan sektor pertanian jadi salah satu poin yang mendapat atensi dari banyak masyarakat. Khususnya bagi mereka yang sehari-hari berprofesi sebagai petani padi sawah, ada banyak suara tentang harapan perbaikan infrastruktur pertanian, terdengar pelan tapi begitu jelas.
Infrastruktur pertanian yang baik merupakan komponen penting dalam meningkatkan produksi dan distribusi pangan di suatu daerah. Sesuatu yang memang telah menjadi fokus saya selama lima tahun bermitra dengan Kementerian Pertanian saat duduk di Komisi IV DPR RI.
Dari pengembangan jaringan jalan dan transportasi yang memadai, akses yang baik ke pasar dan pusat distribusi, adalah hal yang sangat penting dalam mengurangi kerugian pasca panen. Sekaligus bagaimana memastikan produk pertanian dapat mencapai konsumen dengan cepat dan dalam kondisi terbaik.
Untuk segala keterbutuhan di atas, peran pemerintah amat sangat penting. Pemerintah daerah mesti hadir dengan keberpihakan kebijakan untuk meretas ragam persoalan pada salah satu sektor primer pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulawesi Barat itu.
Tak hanya itu, pengembangan infrastruktur irigasi pun memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan produksi pertanian. Dengan ketersediaan irigasi yang ideal, kepastian akan ketersediaan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman dapat dipenuhi.
Bercermin dari keluh kesah masyarakat Polman itu, saya melihat tangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya menyentuh segmen tersebut. Semakin yakin saya dengan kesimpulan bahwa aktivitas, kreativitas dan gerak langkah sektor pertanian di Polman selama ini berjalan secara ‘auto pilot’.
Di periodesasi saya selama di DPR RI, telah ada sekian banyak jenis bantuan dari Kementerian Pertanian yang diperuntukkan bagi maksimalisasi produktivitas pertanian di Sulawesi Barat. Dari sejumlah alat dan mesin pertanian, hingga pabrik pengolahan hasil panen serta berbagai jenis bantuan lainnya yang kini telah dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Barat.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal kita, hadirnya sosok pemimpin dengan keluwesan berkomunikasi bersama jejaring di ibu kota negara adalah hal yang wajib. Figur yang mampu meyakinkan para pemangku kebijakan di tingkat pusat untuk memberi keberpihakan kepada daerah lewat sejumlah program yang pro rakyat, yang tak sekadar berjanji tapi ia yang telah banyak berkontribusi nyata bagi dearah.
Di lain sisi, Kabupaten Mamasa punya sederet keindahan alam dan wujud budayanya. Wajar jika cetak biru wajah Sulawesi Barat menempatkan Mamasa sebagai pusat destinasi wisata.
Sungguh sangat disayangkan jika besarnya potensi itu tak linear dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal yang saya saksikan dan rasakan sendiri di banyak kesempatan menyusuri berbagai wilayah desa di Kabupaten Mamasa.
Infrastruktur jalan jauh dari kata layak, fasilitas penunjang lainnya yang juga masih sangat minim, adalah beberapa dari banyak hal yang jadi penyebab belum maksimalnya sektor pariwisata di ‘Bumi Kondosapata’ itu. Sesuatu yang sifatnya sangat klasik, sebab Mamasa sudah sejak dulu telah diperhadapkan dengan persoalan inftastruktur dasar itu.
Bagi saya, gerak birokrasi jadi salah satu penghambat pemenuhan infrastrukur dasar di Mamasa. Fakta bahwa Mamasa jadi kabupaten dengan persoalan defisit anggaran yang cukup tinggi jadi bukti sahih betapa struktur birokrasi di Mamasa tak berjalan ideal.
Dari berbagai pemberitaan media yang saya amati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Mamasa ditetapkan jumlah pendapatan sebesar Rp 956,2 Miliar, item belanja Rp 1,070 Triliun. Defisit anggaran senilai Rp 123,840 Miliar. Diperlukan karakter kepemimpinan yang kuat, dengan komitmen jelas untuk hadirnya tatanan birokrasi yang sehat di Mamasa.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, pemerintah provinsi hendaknya memberi penegasan akan perannya dalam hal mewujudkan tatanan birokrasi yang sehat di masing-masing pemerintah kabupaten. Dalam pengalaman saya selama 10 tahun memimpin pemerintahan di Kabupaten Mamuju, terekam jelas bagaimana lahirnya berbagai kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Kadang tak populis, tapi itu terbukti berhasil menurunkan angka kemiskinan di Mamuju hingga dua digit.
Sumber-seumber PAD harus dimaksimalkan. Dengan begitu, kekuatan anggaran daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan dapat direncanakan dengan lebih leluasa lagi. Termasuk misalnya pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat di Mamasa.
Segala upaya dalam memaksimalkan PAD itu hanya bisa mewujud jika secara teknis pelaksanaannya dijalankan oleh bangunan birokrasi yang sehat. Bagi saya, memberi sentuhan perbaikan pada bangunan birokrasi di Kabupaten Mamasa adalah hulu dari ragam persoalan daerah pusat destinasi wisata di Sulawesi Barat itu.
Saya yakin betul bakal mampu menyodorkan jawaban untuk peliknya persoalan infrastrukur ini. Terlebih setelah melihat wajah dan struktur kabinet di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto yang bagaimana angin segar, bagi saya dan tentu saja bagi masyarakat di Sulawesi Barat.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ketua umum saya di Partai Demokrat mendapat amanah oleh presiden untuk menahkodai Kementerian koordinator infrastruktur dan pembangunan wilayah. Hal yang sudah barang tentu akan saya maksimalkan untuk agenda pemenuhan infrastruktur di daerah saya, Provinsi Sulawesi Barat. (*)
