Ikuti Kami

Beranda » BERITA » DPRD dan PGRI Sepakat Dorong Pembatasan Penerimaan Siswa di Sekolah Negeri

DPRD dan PGRI Sepakat Dorong Pembatasan Penerimaan Siswa di Sekolah Negeri

INTUISI.idKetua PGRI Kota Bontang, Saparudin, menyatakan dukungannya terhadap pembatasan jumlah penerimaan siswa di sekolah negeri. Hal itu disampaikan saat audiensi Komisi Gabungan DPRD Kota Bontang bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang, Selasa (12/5/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut diperlukan agar sekolah swasta tetap dapat memperoleh peserta didik pada setiap tahun ajaran baru.

“Kalau penerimaan di sekolah negeri tidak dibatasi, sekolah swasta akan kesulitan bertahan. Ini juga berkaitan dengan penghidupan guru-guru swasta,” katanya.

Menurut Saparudin, sekolah swasta memiliki peran penting dalam mendukung layanan pendidikan di Kota Bontang sehingga keberadaannya perlu dijaga melalui kebijakan pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penghentian penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Langkah tersebut dinilai penting agar sekolah swasta tetap memiliki ruang untuk bertahan di tengah persaingan penerimaan peserta didik.

Menurut Rustam, jumlah penduduk Kota Bontang yang berkisar 197 ribu jiwa tidak sebanding dengan ekspansi kapasitas sekolah negeri yang terus dilakukan. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta.

“Tidak perlu lagi ada penambahan rombel. Jumlah lulusan setiap tahun juga tidak terlalu besar. Kalau kapasitas sekolah negeri terus diperluas, sekolah swasta bisa kekurangan murid,” ucapnya.

Ia menegaskan DPRD tetap konsisten menjaga alokasi mandatory spending pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pendidikan disebut melampaui batas minimal yang ditetapkan pemerintah.

Meski begitu, Rustam mengingatkan kebijakan anggaran pendidikan tidak semata diarahkan pada pembangunan sekolah negeri, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan daerah.

“Kalau anggaran pendidikan hanya diarahkan untuk sekolah negeri, nanti sekolah swasta yang terdampak. Padahal mereka juga bagian dari dunia pendidikan yang harus dijaga,” katanya.

Rustam juga menyinggung hasil inspeksi mendadak DPRD ke SMP Negeri 7 Bontang yang masih menemukan sarana belajar belum memadai, seperti penggunaan meja dan kursi lama.

Menurutnya, pembenahan fasilitas di sekolah yang sudah ada lebih mendesak dibanding terus menambah kapasitas baru.

“Jangan sampai kita sibuk menambah kapasitas sekolah, tetapi pada akhirnya tidak diminati atau malah membuat sekolah swasta mati perlahan,” ujarnya. (AJ) 

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Dinas Pangan Sulbar Matangkan Rencana Program dan Target Kinerja 2027 Lewat Rakortekrenbang 2026

    Dinas Pangan Sulbar Matangkan Rencana Program dan Target Kinerja 2027 Lewat Rakortekrenbang 2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom, Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang, serta perwakilan dari Bapperida Provinsi Sulawesi Barat. Dalam forum tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian […]

  • Rekonsiliasi BMD : Wujud Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

    Rekonsiliasi BMD : Wujud Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menggelar Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun 2025 bersama seluruh perangkat daerah, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bidang Pengelolaan BMD dan menjadi bagian penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun […]

  • Wakil Ketua DPRD Sulbar Hadiri Rakor Nasional Program Makan Bergizi Gratis

    Wakil Ketua DPRD Sulbar Hadiri Rakor Nasional Program Makan Bergizi Gratis

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah. Rakor ini digelar secara serentak se-Indonesia melalui video conference di Rupatama Kantor Binda Sulawesi Barat, Senin (4/2/2025). Dalam teleconference tersebut, Deputi II BIN Pusat dan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) […]

  • Inspektorat Sulbar Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Terkait Lingkungan Hidup dan Pertambangan

    Inspektorat Sulbar Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Terkait Lingkungan Hidup dan Pertambangan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, didampingi Sekretaris, Abd. Syahid Hasan, serta Tim Inspektorat menghadiri Entry Meeting Tim Pemeriksa BPK RI dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan permintaan data awal atas Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada kegiatan usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Barat. Entry Meeting tersebut dipimpin […]

  • Pemprov Sulbar Persiapkan Evidence Penilaian MCP KPK, Targetkan Nilai 78 Poin Tahun 2025

    Pemprov Sulbar Persiapkan Evidence Penilaian MCP KPK, Targetkan Nilai 78 Poin Tahun 2025

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan bahan menindaklanjuti permintaan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini berlangsung di ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Rabu 3 September 2025. Dalam pertemuan tersebut membahas kelengkapan bukti dukung (evidence) yang diperlukan dalam proses penilaian […]

  • Gubernur Sulbar Instruksikan Seluruh Bupati Hidupkan Kembali Pos Kamling

    Gubernur Sulbar Instruksikan Seluruh Bupati Hidupkan Kembali Pos Kamling

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan seluruh Bupati untuk menghidupkan kembali pos kamling atau pos ronda di setiap lingkungan dan Dusun. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan rasa aman sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kriminal sekaligus memberikan rasa aman dan nayaman kepada warga. Hal tersebut disampaikannya usai menggelar Rapat […]

expand_less