Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Pemprov Sulbar Persiapkan Evidence Penilaian MCP KPK, Targetkan Nilai 78 Poin Tahun 2025

Pemprov Sulbar Persiapkan Evidence Penilaian MCP KPK, Targetkan Nilai 78 Poin Tahun 2025

INTUISI.ID, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan bahan menindaklanjuti permintaan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini berlangsung di ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Rabu 3 September 2025.

Dalam pertemuan tersebut membahas kelengkapan bukti dukung (evidence) yang diperlukan dalam proses penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Monitoring Center for Strategic Project (MCSP) KPK Tahun 2025.

Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut atas surat dari KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi terkait permintaan data 10 proyek strategis, pokok pikiran (pokir), hibah, dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2025 di Sulbar.

“Kami bersama Perangkat Daerah terkait, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan III, termasuk program dan kegiatan yang usulannya berasal dari pokir DPRD,” ujar Angga saat ditemui di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar, Rabu 3 September 2025.

Ia menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, untuk mencapai target nilai MCP/MCSP KPK sebesar 78 poin pada tahun ini.

Angga memaparkan, pada tahun sebelumnya terdapat 3.022 usulan pokir DPRD yang berasal dari hasil reses, disampaikan melalui sidang paripurna DPRD, dan diinput ke dalam aplikasi SIPD. Usulan tersebut kemudian diverifikasi dan ditelaah secara bertahap dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah provinsi, prioritas pembangunan 2025, serta kemampuan keuangan daerah.

“Namun, tidak semua bisa diakomodir karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya.

Saat ini, Bapperida Sulbar bersama perangkat daerah terkait tengah memperbarui data sesuai kondisi riil pelaksanaan di lapangan.

Menurut Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana rapat ini penting sebagai wujud memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sebagaimana Misi Kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

“MCP atau MCSP KPK ini adalah instrumen nasional untuk mengukur pencegahan korupsi dan pengelolaan proyek strategis secara transparan. Dengan menyiapkan bukti dukung dan melakukan evaluasi program, Bapperida Sulbar menjalankan misi gubernur memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” kata Junda. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • UPTD SPOBNAS Sulbar Matangkan Seleksi Tahap 2, Bau Akram Dai : Jangan Ada Atlet Berbakat Terlewatkan

    UPTD SPOBNAS Sulbar Matangkan Seleksi Tahap 2, Bau Akram Dai : Jangan Ada Atlet Berbakat Terlewatkan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS) Provinsi Sulawesi Barat, Fadliyah, melakukan koordinasi ke Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat, pada Kamis, 26 Maret 2026. Koordinasi dilakukan dalam rangka melaporkan kesiapan teknis pelaksanaan seleksi atlet tahap 2. Bersama staf UPTD SPOBNAS, […]

  • Percepat Sertifikasi Aset, Perkimtanhub Sulbar Koordinasi dengan Kanwil Pertanahan

    Percepat Sertifikasi Aset, Perkimtanhub Sulbar Koordinasi dengan Kanwil Pertanahan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Pertanahan Sulbar terkait proses sertifikat tahun 2025 serta percepatan persertifikatan aset tahun 2026. Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salati, melalui Kepala Bidang Pertanahan Fauzan, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya […]

  • Visitasi KJSU di RSUD Hajjah Andi Depu Polman, Upaya Penguatan Layanan Penyakit Prioritas

    Visitasi KJSU di RSUD Hajjah Andi Depu Polman, Upaya Penguatan Layanan Penyakit Prioritas

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Polman – Kegiatan visitasi layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU) dilaksanakan pada Kamis–Jumat (12–13 Maret 2026) di RSUD Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Direktur I RSUD Hajjah Andi Depu, Anita, serta Kepala Bidang Pelayanan, Andi Dewi. Visitasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan program Pengampuan […]

  • Rakornas Kearsipan Hasilkan Sejumlah Rekomendasi, Kadis Perpusip Sulbar Masuk Tim Penyusun

    Rakornas Kearsipan Hasilkan Sejumlah Rekomendasi, Kadis Perpusip Sulbar Masuk Tim Penyusun

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Identifikasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Kearsipan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kearsipan di tingkat daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 21–22 Oktober 2025 di Ruang Serba Guna Nurhadi Magetsari, Gedung ANRI Jakarta, diikuti oleh para kepala dinas perpustakaan […]

  • DPRD Sulbar Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT ke-20

    DPRD Sulbar Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT ke-20

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Provinsi Sulbar di Gedung DPRD, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, pada Minggu, 22 September 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, dan dihadiri oleh Wakil Ketua, Usman […]

  • 60 Persen Wilayah Sulbar adalah Hutan, Sekda: Ini Akar Konflik Pertanahan yang Harus Diselesaikan Bersama

    60 Persen Wilayah Sulbar adalah Hutan, Sekda: Ini Akar Konflik Pertanahan yang Harus Diselesaikan Bersama

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sekitar 60 persen wilayah Sulawesi Barat merupakan kawasan hutan. Angka itu bukan sekadar statistik, di baliknya ada warga yang menggarap lahan dan belakangan tahu lahannya masuk kawasan hutan lindung, ada yang membeli tanah tapi ternyata tidak bisa disertifikatkan. Itulah konteks yang melatarbelakangi Rapat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Barat […]

expand_less