search

Ikuti Kami

facebook.com instagram.com Threads threads.com youtube.com x.com tiktok.com telegram.org id.pinterest.com
Beranda » BERITA » Pemkot Perkuat Regulasi Transportasi, Golkar Dukung Pembaruan Raperda Lalu Lintas

Pemkot Perkuat Regulasi Transportasi, Golkar Dukung Pembaruan Raperda Lalu Lintas

Pemkot Perkuat Regulasi Transportasi, Golkar Dukung Pembaruan Raperda Lalu Lintas
Anggota Fraksi Golkar, Alfin Rausan Fikry, menyebutkan bahwa Raperda ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem transportasi yang lebih terarah. Foto: AJ

INTUISI.id – Upaya Pemerintah Kota Bontang memperbarui regulasi di sektor transportasi mendapat dukungan dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Bontang.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai menjadi langkah penting untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan kebutuhan mobilitas perkotaan dan regulasi nasional.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menilai aturan lama yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini. Karena itu, pembaruan regulasi dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk memastikan tata kelola lalu lintas yang lebih adaptif.

Anggota Fraksi Golkar, Alfin Rausan Fikry, menyebutkan bahwa Raperda ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem transportasi yang lebih terarah.

“Raperda ini diarahkan untuk mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, selamat, lancar, dan berkelanjutan, serta mampu mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam penyampaian pandangan umum fraksi atas enam Raperda Pemerintah Kota Bontang di Sekretariat DPRD, Senin (18/5/2026).

Ia menegaskan dukungannya terhadap pembahasan hingga pengesahan Raperda tersebut. “Pembaruan regulasi ini juga diharapkan dapat memperkuat efektivitas mobilitas warga sekaligus menunjang aktivitas ekonomi di Bontang,” katanya.

Di sisi lain, pembaruan aturan lalu lintas ini dipandang sebagai bagian dari penataan sistem transportasi kota yang lebih modern, responsif, dan sesuai dengan dinamika pertumbuhan wilayah. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tags
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Terkait

  • Isbat Nikah Massal di Tommo, KemenHAM Sulbar Soroti Hak Anak dan Kepastian Hukum Keluarga
    BERITA Pemerintahan

    Isbat Nikah Massal di Tommo, KemenHAM Sulbar Soroti Hak Anak dan Kepastian Hukum Keluarga

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mateng – Sebanyak 100 pasangan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, mengikuti nikah dan isbat nikah massal terpadu, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membuka akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas status perkawinan dan keluarga. Pelaksanaan nikah dan isbat nikah massal tersebut melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta […]

  • Bukan Sekadar Ngopi, Pupuk Kaltim Dorong Pegiat Kopi Bontang Naik Kelas
    BERITA Ekonomi

    Bukan Sekadar Ngopi, Pupuk Kaltim Dorong Pegiat Kopi Bontang Naik Kelas

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Bisnis kopi di Bontang tak lagi sebatas soal secangkir minuman. Tumbuhnya kedai kopi, komunitas, home brewer hingga barista membuka ruang ekonomi baru yang bisa dikembangkan menjadi usaha mandiri. Melihat potensi tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui Gerakan Mandiri Usaha Mikro Kecil (GEMA UMK) mendorong peningkatan kompetensi para pegiat kopi di Bontang. […]

  • Pergantian Kades Bukan Alasan Pecat Perangkat Desa, Muhammad Ramli Bawa Penjelasan Kemendagri
    BERITA

    Pergantian Kades Bukan Alasan Pecat Perangkat Desa, Muhammad Ramli Bawa Penjelasan Kemendagri

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Kepala desa yang baru terpilih tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk merombak atau memberhentikan perangkat desa sesuka hati hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan. Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Pangkep dari Partai Demokrat, Muhammad Ramli, setelah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Senin (14/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas Rancangan […]

  • Wakili Kapolda Sulbar, Kapolresta Mamuju Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Al Ikhlas Oleh Menteri Agama RI
    BERITA

    Wakili Kapolda Sulbar, Kapolresta Mamuju Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Al Ikhlas Oleh Menteri Agama RI

    • 0Komentar

    Mamuju – Mewakili Kapolda Sulawesi Barat, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ikhlas Cabang Mamuju, yang berlokasi di Dusun Pasada Desa Botteng Utara, Kabupaten Mamuju, Senin (21/9/2026).   Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, […]

Rekomendasi

expand_less