Ikuti Kami

Beranda » PARIWARA » Pemkot Bontang » 11 OPD dan 1 Kelurahan di Bontang Lolos Tahap Akhir Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

11 OPD dan 1 Kelurahan di Bontang Lolos Tahap Akhir Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

INTUISI.ID, BONTANG – Sebanyak 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satu kelurahan di Kota Bontang berhasil melaju ke tahap akhir penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Visitasi dilakukan langsung oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur bersama PPID Utama Pemkot Bontang, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian akhir dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, untuk menilai sejauh mana perangkat daerah menerapkan prinsip transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Komisioner Komisi Informasi Kaltim Muhammad Khaidir, menjelaskan bahwa proses Monev terdiri dari dua tahap penilaian. Tahap pertama adalah pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) secara daring dengan bobot 80 persen, sedangkan tahap kedua berupa visitasi dengan bobot 20 persen.

“Hari ini adalah tahap penilaian akhir visitasi. Kami hanya menilai komitmen dan inovasi dari setiap pimpinan perangkat daerah,” ujar Khaidir.

Dalam visitasi tersebut, juri menilai aspek kehadiran pimpinan, pemahaman terhadap keterbukaan informasi, serta inovasi pelayanan publik. Kehadiran kepala dinas, camat, atau lurah menjadi poin penting yang menentukan nilai tertinggi.

“Kalau pimpinan hadir langsung, nilainya bisa sampai 15 dari 20 poin visitasi. Itu menunjukkan komitmen nyata terhadap keterbukaan informasi,” jelasnya.

Adapun daftar instansi yang menjalani visitasi meliputi BKPSDM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan, Satpol PP, Sekretariat Daerah, BPKAD, Dinas Kesehatan, dan DPMPTSP.

Sementara untuk kategori kelurahan, Kelurahan Satimpo menjadi satu-satunya yang lolos hingga tahap akhir.

“Dari 15 kelurahan, hanya Satimpo yang memenuhi kriteria. Ini menunjukkan masih ada ruang bagi kelurahan lain untuk memperkuat keterbukaan informasinya,” tambah Khaidir.

Khaidir menuturkan, seluruh tahapan Monev tahun ini dilakukan secara digital melalui sistem e-Monev, tanpa tatap muka seperti sebelumnya. Dengan sistem baru itu, penilaian berjalan lebih objektif dan efisien.

“Kami berharap hasil Monev ini bisa memacu semua OPD di Bontang untuk terus berinovasi dan memperkuat transparansi pelayanan publik,” tutupnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Bapperida Sulbar Minta Pemerintah Pusat Percepat Penyelesaian Batas Wilayah

    Bapperida Sulbar Minta Pemerintah Pusat Percepat Penyelesaian Batas Wilayah

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat mendorong pemerintah pusat memperkuat regulasi terkait penegasan batas wilayah guna mempercepat penyelesaian persoalan administrasi pemerintahan di daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Amujib, usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan yang […]

  • FM-PK Mamasa Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran PUPR ke Kejari, Desak Audit Total

    FM-PK Mamasa Laporkan Dugaan Penyimpangan Anggaran PUPR ke Kejari, Desak Audit Total

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamasa – Forum Mahasiswa dan Pemuda Kontrol (FM-PK) Mamasa mengungkap dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2025. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa segera menindaklanjuti tiga temuan yang diklaim berpotensi merugikan keuangan negara. Ketua FM-PK Mamasa, Rizal Kahfi, memaparkan tiga poin dugaan penyimpangan. Pertama, Dana Belanja […]

  • Pemprov Sulbar Jejaki Kerjasama dengan PT Jamkrindo, Sasar Peningkatan dan Pengembangan UMKM

    Pemprov Sulbar Jejaki Kerjasama dengan PT Jamkrindo, Sasar Peningkatan dan Pengembangan UMKM

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulbar menjajaki kerja sama strategis dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam rangka memperkuat akses pembiayaan dan penjaminan kredit bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Barat. Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam rapat rencana kerja sama yang digelar […]

  • Wakil Ketua DPRD Sulbar Hadiri Buka Puasa Bersama KAHMI, Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Pembangunan Daerah

    Wakil Ketua DPRD Sulbar Hadiri Buka Puasa Bersama KAHMI, Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Pembangunan Daerah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), St. Suraidah Suhardi menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulbar yang digelar di Mamuju, Selasa, 25 Maret 2025. Acara tersebut turut dihadiri oleh Plh Sekprov Sulbar, Herdin Ismail yang mewakili Gubernur Sulbar, serta sejumlah pejabat daerah dan […]

  • Fransisca Voltri Habibi Dikukuhkan sebagai Pj Ketua TP PKK Kabupaten Majene

    Fransisca Voltri Habibi Dikukuhkan sebagai Pj Ketua TP PKK Kabupaten Majene

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Tiga Pejabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) resmi dikukuhkan dalam acara yang digelar di Graha Sandeq, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat, Senin (21/10/2024). Pj Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si., turut menghadiri acara secara virtual. Hadir di tempat acara Pjs Bupati Pasangkayu Maddareski Salatin, Pjs Bupati […]

  • Sulbar Jadi Terbaik I Penurunan Pengangguran di Sulawesi, Ini Penjelasan Bapperida

    Sulbar Jadi Terbaik I Penurunan Pengangguran di Sulawesi, Ini Penjelasan Bapperida

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Penghargaan Provinsi Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran Regional Sulawesi Tahun 2026 yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dinilai sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan pembangunan daerah yang dijalankan secara terencana dan berkelanjutan. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi […]

expand_less