Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN

Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN

Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini melalui kegiatan Pos Pelayanan Balita yang digelar rutin setiap pekan di halaman Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulawesi Barat.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (13/2/2026) ini menjadi bagian dari implementasi program prioritas daerah untuk menekan stunting dan kemiskinan ekstrem secara terpadu.

Program ini merupakan wujud pelaksanaan Panca Daya ke-3 Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Pos Pelayanan Balita juga menjadi strategi konkret pemerintah daerah dalam memastikan pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Kegiatan ini menyasar anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setiap pekan, para orang tua membawa balita mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, pemantauan tumbuh kembang, serta edukasi gizi. Pendekatan ini diharapkan menjadi contoh penerapan pola asuh sehat dan pemenuhan gizi seimbang di lingkungan kerja pemerintahan.

Kepala DKPPKB Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menjelaskan bahwa layanan utama yang diberikan meliputi pemberian vitamin A, pemeriksaan kesehatan dasar, serta skrining tumbuh kembang anak guna mendeteksi secara dini potensi gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

“Dengan pemantauan rutin, kita dapat melakukan intervensi lebih cepat apabila ditemukan tanda-tanda keterlambatan tumbuh kembang. Ini penting agar anak-anak mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini,” ujarnya.

Menurut dr. Nursyamsi, Pos Pelayanan Balita juga menjadi bagian dari Program Pasti Padu (Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu) yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Program ini mengintegrasikan layanan kesehatan, gizi, dan intervensi sosial berbasis keluarga untuk memastikan anak-anak di Sulawesi Barat tumbuh sehat, cerdas, dan optimal.

Melalui layanan yang rutin dan terstruktur, Pemprov Sulawesi Barat berharap upaya peningkatan gizi ibu dan anak semakin efektif serta mampu mempercepat penurunan angka stunting. Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Kafilah Sulbar Matangkan Persiapan Jelang MTQ KORPRI Nasional

    Kafilah Sulbar Matangkan Persiapan Jelang MTQ KORPRI Nasional

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju –  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Kesra bersama pengurus KORPRI Sulbar menggelar rapat persiapan akhir kafilah menuju MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 di Makassar. Rapat yang dipimpin Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, membahas strategi, bimbingan teknis, serta pemenuhan logistik bagi 13 kafilah yang akan berlaga dalam 9 cabang lomba. “MTQ […]

  • Pemprov Sulbar Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Melalui Monev Penataan Perangkat Daerah

    Pemprov Sulbar Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Melalui Monev Penataan Perangkat Daerah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sulbar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembinaan Pengendalian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Jumat (13/6/2025). Kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, transparan, dan akuntabel sesuai kebutuhan daerah. Rapat dipimpin oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, dan dihadiri oleh perwakilan kabupaten/kota […]

  • Helmi Abdullah: Pemangkasan APBD 2026 Jadi Tantangan Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

    Helmi Abdullah: Pemangkasan APBD 2026 Jadi Tantangan Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa APBD Murni 2026 telah ditetapkan meski mengalami penurunan signifikan dari Rp5,3 triliun menjadi Rp3,18 triliun. Penurunan ini akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Helmi menjelaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunggu kepastian Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) […]

  • Gandeng KPK, Bapperida Sulbar Dorong Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

    Gandeng KPK, Bapperida Sulbar Dorong Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan kegiatan E-Learning Seri ke-7 secara daring, Jumat (22/5/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Budaya Anti Korupsi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. […]

  • Junda Maulana Jadi Plt. Asisten II Setda Sulbar, Wagub Salim: Jabatan Adalah Amanah dan Pengorbanan

    Junda Maulana Jadi Plt. Asisten II Setda Sulbar, Wagub Salim: Jabatan Adalah Amanah dan Pengorbanan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, menyerahkan surat perintah pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar kepada Junda Maulana. Penyerahan tersebut berlangsung di ruang kerja Wagub Sulbar, Selasa, 8 April 2025. Pengisian jabatan ini bertujuan untuk memperlancar tugas pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. “Tugas […]

  • DPRD dan PGRI Sepakat Dorong Pembatasan Penerimaan Siswa di Sekolah Negeri

    DPRD dan PGRI Sepakat Dorong Pembatasan Penerimaan Siswa di Sekolah Negeri

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Ketua PGRI Kota Bontang, Saparudin, menyatakan dukungannya terhadap pembatasan jumlah penerimaan siswa di sekolah negeri. Hal itu disampaikan saat audiensi Komisi Gabungan DPRD Kota Bontang bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang, Selasa (12/5/2026). Ia menilai kebijakan tersebut diperlukan agar sekolah swasta tetap dapat memperoleh peserta didik pada setiap tahun ajaran baru. […]

expand_less