E-Learning Bapperida Sulbar Bahas Pasar Karbon, Buka Peluang Pendanaan Alternatif Daerah

Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmen mendorong pembangunan rendah karbon sekaligus membuka peluang sumber pembiayaan alternatif bagi daerah. Komitmen tersebut dibahas dalam kegiatan E-Learning ASN Bapperida Sulbar bertema “Perdagangan Karbon dan Pasar Karbon” yang digelar secara virtual, Sabtu (7/2/2026).

Kegiatan ini sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam mendorong pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.

Kegiatan melalui Zoom Meeting ini menghadirkan Program Manager Sulawesi Cipta Forum, Abdul Syukur Ahmad, sebagai narasumber. Turut mengikuti kegiatan, Kepala Bapperida Sulbar Amujib bersama para kepala bidang, kasubag, pejabat fungsional, serta staf pelaksana di lingkungan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur perencana dan peneliti dalam memahami kebijakan pembangunan rendah karbon serta memperluas wawasan mengenai perdagangan karbon sebagai peluang strategis bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam paparannya, Abdul Syukur Ahmad menegaskan bahwa perdagangan karbon erat kaitannya dengan isu perubahan iklim global. Emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida, dinilai memiliki dampak luas terhadap lingkungan, stabilitas ekonomi, serta arah pembangunan daerah.

“Emisi gas rumah kaca tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, bencana akibat perubahan iklim dapat memaksa pemerintah mengalihkan prioritas anggaran sehingga berdampak pada pelaksanaan program pembangunan lainnya.

Menurutnya, Sulawesi Barat memiliki potensi penyerapan karbon yang cukup besar. Dengan estimasi potensi offset sekitar 3,6 juta ton dan pelepasan sekitar 1,8 juta ton, daerah ini berpeluang menghasilkan offset bersih yang dapat diperjualbelikan di pasar karbon.

Potensi tersebut bahkan diproyeksikan dapat mencapai sekitar 22 juta ton karbon dalam 10 tahun ke depan, meski pemanfaatannya memerlukan dukungan kebijakan, kesiapan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta koordinasi lintas sektor.

Pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis dalam pengawasan, penyusunan kebijakan, pengaturan pembagian manfaat, serta integrasi isu perubahan iklim dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sesi diskusi, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menekankan pentingnya kesiapan perangkat perencana dalam mengintegrasikan target perubahan iklim ke dalam RPJMD, Renstra, serta memastikan mekanisme Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) berjalan optimal.

Amujib menegaskan, pemahaman tentang perdagangan karbon sangat penting bagi aparatur perencana daerah karena dapat menjadi peluang strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus membuka sumber pendanaan alternatif.

“Perdagangan karbon merupakan peluang strategis yang perlu dipahami secara komprehensif oleh aparatur perencana. Selain mendukung pembangunan berkelanjutan, hal ini juga berpotensi membuka sumber pendanaan alternatif bagi daerah,” ujarnya.

Kegiatan serupa direncanakan dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas aparatur. Melalui forum ini, Bapperida Sulawesi Barat mendorong pembahasan isu strategis pembangunan guna meningkatkan kompetensi aparatur serta menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tajam, adaptif, dan berbasis data. (ADV)