INTUISI.ID – Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar akhir November. Penetapan anggaran tahun depan dilakukan pada situasi fiskal yang menantang, seiring kebijakan efisiensi nasional yang memaksa daerah melakukan penyesuaian signifikan.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menjelaskan bahwa APBD 2026 disepakati sebesar Rp3,183 triliun, atau jauh lebih rendah dari rancangan awal yang mencapai Rp5,3 triliun. Penurunan tersebut terjadi akibat koreksi anggaran menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“APBD 2026 harus disesuaikan. Dari rancangan Rp5,3 triliun menjadi Rp3,183 triliun. Ada sekitar Rp1,8 triliun yang mengalami penyesuaian,” ujar Helmi, Jumat, 28 November 2025.
Meski mengalami pemangkasan cukup besar, Helmi memastikan DPRD dan Pemkot tetap solid menjaga keberlangsungan program prioritas. Ia menekankan bahwa penyesuaian ini merupakan langkah realistis untuk mempertahankan stabilitas anggaran tanpa mengganggu layanan publik yang esensial.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa turunnya transfer pusat—mulai dari DBH, DAK, DAU, hingga DID—menjadi penyebab utama melemahnya kapasitas fiskal daerah. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita melakukan penataan ulang program, menunda belanja yang tidak mendesak, dan memastikan efisiensi berjalan tanpa mengurangi kualitas layanan publik,” tegasnya.
Menurut Andi Harun, belanja APBD 2026 akan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar—tiga bidang strategis yang langsung dirasakan masyarakat. Sementara itu, Pemkot juga menyiapkan strategi peningkatan pendapatan daerah melalui penguatan BUMD dan digitalisasi layanan.
“Belanja non-prioritas seperti konsumsi, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial akan dikendalikan ketat agar anggaran benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Target pendapatan daerah 2026 tetap diproyeksikan sebesar Rp3,183 triliun, namun angka tersebut masih dapat berubah seusai keputusan besaran bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim. Dengan pertumbuhan ekonomi Samarinda mencapai 8,66 persen pada 2025 serta angka kemiskinan yang turun menjadi 3,4 persen, Pemkot optimistis mampu mempertahankan stabilitas pembangunan meski fiskal terbatas.
“Capaian positif tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan dapat tetap terjaga, walaupun kondisi fiskal sedang menurun,” jelas Andi Harun.
Penetapan APBD ini diharapkan menjadi momentum memperkuat disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan pelayanan publik bagi warga Samarinda tetap optimal sepanjang 2026. (ADV)
