INTUISI.ID, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk mendorong pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nyata daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada Selasa, 21 Oktober 2025, secara virtual.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk memastikan standar pelayanan publik nasional tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi dan tantangan pembangunan di masing-masing wilayah.
“Bapperida Sulawesi Barat hadir sebagai wakil daerah yang konsisten mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Darwis.
FKP ini diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas memaparkan konsep Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Tahun 2025, sekaligus membuka ruang bagi para mitra strategis untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan tersebut.
Dalam sesi pemaparan, Tim Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan 14 jenis layanan yang menjadi bagian dari standar pelayanan publik tahun 2025, di antaranya:
Konsultasi Perencanaan dan Alokasi Penganggaran bagi K/L, konsultasi Arah Kebijakan Nasional bagi Sektor di Daerah, konsultasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), konsultasi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), konsultasi Pemanfaatan Aplikasi KRISNA, konsultasi Aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev), konsultasi Rencana Strategis (Renstra), konsultasi Satu Data Indonesia.
Fasilitasi Pendampingan Perencanaan Pembangunan Nasional, fasilitasi Kegiatan Tematis Pembangunan Nasional, asilitasi Penyusunan Model-Model Pembangunan, fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional, fasilitasi Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Nasional dan fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi SDGs.
Partisipasi Bapperida Sulawesi Barat dalam forum tersebut mempertegas peran strategis daerah dalam mendukung penyusunan standar pelayanan publik yang berbasis hasil dan berdampak langsung pada masyarakat.
Darwis menambahkan bahwa melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kualitas pelayanan publik nasional semakin meningkat, dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.
“Forum seperti ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, dan memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat daerah,” tutupnya. (*)
