Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Kolaborasi Jadi Kunci, Ribuan Warga Bontang Dapat Pelatihan Kerja untuk Tekan Pengangguran

Kolaborasi Jadi Kunci, Ribuan Warga Bontang Dapat Pelatihan Kerja untuk Tekan Pengangguran

Intuisi.id –Upaya Pemerintah Kota Bontang dalam menekan angka pengangguran menunjukkan hasil positif melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam kegiatan validasi lapangan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Rabu (08/04/2026).

Kegiatan yang digelar secara daring dari Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memaparkan capaian sekaligus strategi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Wali Kota Bontang menegaskan bahwa peningkatan kompetensi menjadi kunci utama dalam menekan pengangguran. Salah satunya diwujudkan melalui pelatihan kerja yang rutin dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK).

“Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, program pelatihan yang didukung dana provinsi telah menjangkau 572 peserta. Menariknya, program ini juga diikuti oleh peserta dari luar daerah, seperti Kutai Timur dan Berau.

“Ini menunjukkan bahwa program pelatihan di Bontang cukup diminati dan memberikan manfaat luas,” tambahnya.

Tak hanya itu, pelatihan juga diperkuat melalui berbagai sumber pendanaan. Dari APBD Kota Bontang, sebanyak 1.857 orang telah mengikuti pelatihan melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN mencakup 35 peserta, sementara sektor perusahaan turut berkontribusi melatih 110 orang.

“Secara keseluruhan, ada 2.574 orang yang sudah mendapatkan pelatihan sepanjang 2025. Ini hasil kerja bersama semua pihak,” jelasnya.

Selain peningkatan keterampilan, Pemkot Bontang juga menghadirkan inovasi melalui program jaringan gas (jargas) yang dinilai mampu mendorong tumbuhnya usaha kecil dan industri rumahan.

“Jargas membantu menekan biaya energi, sehingga masyarakat bisa lebih leluasa membuka usaha. Ini tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran, pemerintah juga tetap menjaga keseimbangan antara pengurangan tenaga kerja daerah (TKD) dengan kebutuhan pelayanan publik, salah satunya melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami pastikan efisiensi tetap berjalan, tetapi kesempatan kerja juga harus tetap terbuka,” tegasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • RSUD Taman Husada Bontang Tingkatkan Layanan Kesehatan dengan CT Scan 128 Slice Philips

    RSUD Taman Husada Bontang Tingkatkan Layanan Kesehatan dengan CT Scan 128 Slice Philips

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – RSUD Taman Husada Bontang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menghadirkan alat diagnostik canggih, salah satunya adalah CT Scan 128 Slice Philips. Fasilitas terbaru ini kini tersedia di ruang Radiologi rumah sakit, memungkinkan warga Bontang mendapatkan layanan kesehatan modern tanpa perlu keluar daerah, terutama untuk kebutuhan seperti terapi radiasi, operasi bedah, dan […]

  • Dukung Kinerja Organisasi, Pemkesra Sulbar Gelar Gathering untuk Perkuat Soliditas Pegawai

    Dukung Kinerja Organisasi, Pemkesra Sulbar Gelar Gathering untuk Perkuat Soliditas Pegawai

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Family Gathering sebagai upaya mempererat kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas antarpegawai, minggu 25 Januari 2026. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini diikuti oleh seluruh jajaran Biro Pemkesra beserta keluarga. Beragam aktivitas kebersamaan dan permainan turut memeriahkan acara, menciptakan suasana santai namun sarat […]

  • Perkuat Peran APIP, Inspektorat Sulbar Hadiri Sosialisasi Reviu Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Aksi Stranas PK

    Perkuat Peran APIP, Inspektorat Sulbar Hadiri Sosialisasi Reviu Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Aksi Stranas PK

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir mengikuti Sosialisasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah serta Sosialisasi Pemenuhan Pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada Aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri […]

  • Julfansyah Dorong Penguatan Pengawasan DPRD demi Kepentingan Rakyat Kutim

    Julfansyah Dorong Penguatan Pengawasan DPRD demi Kepentingan Rakyat Kutim

    • 0Komentar

      Kutai Timur Instuisi.Id – Dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Julfansyah, menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD. Menurutnya, pengawasan yang efektif sangat esensial agar program-program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. “Sebagai DPRD, kami memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemerintah dan […]

  • Biro Organisasi Setda Sulbar Pacu Akuntabilitas Kinerja melalui Asistensi SAKIP, RB, dan ZI

    Biro Organisasi Setda Sulbar Pacu Akuntabilitas Kinerja melalui Asistensi SAKIP, RB, dan ZI

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dan Asistensi Implementasi SAKIP, RB, dan ZI terhadap instansi yang menjadi prioritas di Pemprov Sulbar. Koordinasi dan asistensi yang dilaksanakan secara daring […]

  • Dinsos Sulbar Kawal Kebijakan Anggaran Pro-Rakyat dalam APBD 2026

    Dinsos Sulbar Kawal Kebijakan Anggaran Pro-Rakyat dalam APBD 2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Pembahasan Tingkat Kedua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada Rabu, 26 November 2025. Dalam rapat tersebut, DPRD Sulbar juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya, di antaranya Penetapan […]

expand_less