Ikuti Kami

Beranda » BERITA » BPKPD Sulbar Terima Kunjungan Kerja Wabup Mamasa Bahas Anggaran 2026

BPKPD Sulbar Terima Kunjungan Kerja Wabup Mamasa Bahas Anggaran 2026

INTUISI.ID, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Mamasa, Sudirman, Rabu 30 Juli 2025. Kunjungan ini dalam rangka koordinasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kunjungan Wakil Bupati Mamasa tersebut diterima langsung oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang juga Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar, Murdanil.

Pertemuan ini membahas secara detail target pendapatan daerah dan rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa yang akan dituangkan dalam KUA-PPAS dan APBD. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kantor BPKPD Sulbar ini, Wakil Bupati Mamasa juga menyampaikan harapan agar bagi hasil pajak dari provinsi agar segera disalurkan ke Pemkab Mamasa.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra menyampaikan apresiasi atas langkah koordinasi yang dilakukan Pemkab Mamasa.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Sinergi antara provinsi dan kabupaten sangat penting untuk memastikan penyusunan anggaran yang lebih tepat sasaran, sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah,” kata Ali Chandra.

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, menekankan pentingnya koordinasi yang rutin dalam proses penyusunan anggaran daerah.

“Koordinasi seperti ini adalah momentum yang baik untuk menyamakan persepsi, terutama terkait target pendapatan dan program prioritas yang akan dimasukkan dalam KUA-PPAS dan APBD. Dengan begitu, kita bisa memastikan sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten,” jelas Murdanil.

Melalui koordinasi ini, diharapkan penyusunan KUA-PPAS dan APBD Mamasa dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan kebijakan keuangan daerah Provinsi Sulbar. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Bapperida Sulbar Minta RKPD 2027 Polewali Mandar Selaras dengan RPJMD dan Panca Daya

    Bapperida Sulbar Minta RKPD 2027 Polewali Mandar Selaras dengan RPJMD dan Panca Daya

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Polman – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya penyelarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai fondasi pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2027 […]

  • Pemkot Bontang Pangkas Belanja, Pelayanan Dasar Tetap Jadi Prioritas

    Pemkot Bontang Pangkas Belanja, Pelayanan Dasar Tetap Jadi Prioritas

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Pemerintah Kota Bontang melakukan penyesuaian anggaran 2026 di tengah menyempitnya ruang fiskal daerah. Meski kemampuan pendanaan belanja turun hampir Rp119 miliar, pelayanan dasar masyarakat tetap dipertahankan sebagai prioritas. Penyesuaian tersebut tertuang dalam kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026. Total […]

  • BKD Sulbar Perkuat Implementasi SIMATA melalui Pendampingan di BKN Kanreg IV Makassar

    BKD Sulbar Perkuat Implementasi SIMATA melalui Pendampingan di BKN Kanreg IV Makassar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Makassar – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan koordinasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IV Makassar, Kamis 20 November 2025. Koordinasi dilakukan dalam rangka pendampingan implementasi SIMATA (Sistem Manajemen Talenta). Langkah ini menjadi bagian strategis BKD Sulbar untuk memperkuat pengelolaan talenta ASN secara lebih terstruktur, objektif, dan berkelanjutan […]

  • Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. (Foto : Ist)

    Novan Syahronny Pasie Dorong Transparansi Program MBG

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berlangsung di berbagai wilayah saat ini. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami dengan jelas mekanisme program dan menghindari potensi kesalahpahaman. Pria yang akrab disapa Novan ini mengatakan bahwa […]

  • Jargas Belum Sentuh Bontang Lestari, Neni Intens Lobi Pemerintah Pusat

    Jargas Belum Sentuh Bontang Lestari, Neni Intens Lobi Pemerintah Pusat

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Pemerintah Kota Bontang terus berupaya memperluas jaringan gas rumah tangga (jargas), dengan fokus utama pembangunan pipa induk menuju kawasan Bontang Lestari yang hingga kini belum terjangkau. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa belum masuknya jaringan gas ke wilayah tersebut dipengaruhi oleh sejumlah tantangan, terutama kondisi geografis serta jarak antarpermukiman yang cukup berjauhan. […]

  • ESDM Sulbar Dalami Penolakan Tambang Pasir di Gentungan, Utamakan Prinsip Keadilan dan Kelestarian Lingkungan

    ESDM Sulbar Dalami Penolakan Tambang Pasir di Gentungan, Utamakan Prinsip Keadilan dan Kelestarian Lingkungan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menanggapi penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang pasir di Gentungan, Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Sulbar, Ilham menyarankan kepada seluruh perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan untuk tetap memperhatikan aturan dan kaidah-kaidah pertambangan yang ada, sehingga tidak menimbulkan dampak […]

expand_less