INTUISI.ID, BONTANG – Sebanyak 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satu kelurahan di Kota Bontang berhasil melaju ke tahap akhir penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Visitasi dilakukan langsung oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur bersama PPID Utama Pemkot Bontang, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian akhir dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, untuk menilai sejauh mana perangkat daerah menerapkan prinsip transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Komisioner Komisi Informasi Kaltim Muhammad Khaidir, menjelaskan bahwa proses Monev terdiri dari dua tahap penilaian. Tahap pertama adalah pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) secara daring dengan bobot 80 persen, sedangkan tahap kedua berupa visitasi dengan bobot 20 persen.
“Hari ini adalah tahap penilaian akhir visitasi. Kami hanya menilai komitmen dan inovasi dari setiap pimpinan perangkat daerah,” ujar Khaidir.
Dalam visitasi tersebut, juri menilai aspek kehadiran pimpinan, pemahaman terhadap keterbukaan informasi, serta inovasi pelayanan publik. Kehadiran kepala dinas, camat, atau lurah menjadi poin penting yang menentukan nilai tertinggi.
“Kalau pimpinan hadir langsung, nilainya bisa sampai 15 dari 20 poin visitasi. Itu menunjukkan komitmen nyata terhadap keterbukaan informasi,” jelasnya.
Adapun daftar instansi yang menjalani visitasi meliputi BKPSDM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan, Satpol PP, Sekretariat Daerah, BPKAD, Dinas Kesehatan, dan DPMPTSP.
Sementara untuk kategori kelurahan, Kelurahan Satimpo menjadi satu-satunya yang lolos hingga tahap akhir.
“Dari 15 kelurahan, hanya Satimpo yang memenuhi kriteria. Ini menunjukkan masih ada ruang bagi kelurahan lain untuk memperkuat keterbukaan informasinya,” tambah Khaidir.
Khaidir menuturkan, seluruh tahapan Monev tahun ini dilakukan secara digital melalui sistem e-Monev, tanpa tatap muka seperti sebelumnya. Dengan sistem baru itu, penilaian berjalan lebih objektif dan efisien.
“Kami berharap hasil Monev ini bisa memacu semua OPD di Bontang untuk terus berinovasi dan memperkuat transparansi pelayanan publik,” tutupnya. (*)
