INTUISI.ID, Jakarta – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menimbulkan kekhawatiran besar, terutama bagi lebih dari 10.000 buruh yang terdampak. Situasi ini mendapat perhatian dari Anggota Komisi VII DPR RI, Muh. Zulfikar Suhardi, yang mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna meminimalisir dampak sosial dan ekonomi.
Menurutnya, PHK massal ini bukan hanya persoalan satu perusahaan, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang menggantungkan penghidupannya di sektor industri tekstil.
“Pemerintah tidak bisa hanya diam dan menunggu. Langkah cepat dan strategis harus segera diambil, baik dalam jangka pendek untuk para pekerja yang kehilangan mata pencaharian, maupun solusi jangka panjang bagi industri tekstil nasional,” ujar Zulfikar, Minggu (2/3/2025).
Politikus Partai Demokrat itu menyoroti pentingnya koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perindustrian, serta pemerintah daerah untuk memastikan para buruh yang terkena PHK mendapatkan solusi terbaik.
“Pendataan tenaga kerja yang terdampak harus segera dilakukan, termasuk pencocokan dengan lowongan kerja yang tersedia di sektor lain. Selain itu, program pelatihan dan bantuan sosial harus disiapkan agar para buruh dapat bertahan dalam kondisi sulit ini,” tambahnya.
Zulfikar juga menyoroti dampak ekonomi yang lebih luas akibat penutupan Sritex, yang selama ini menjadi salah satu pemain utama di industri tekstil nasional.
“Dampaknya bukan hanya bagi buruh, tapi juga terhadap perekonomian daerah dan industri tekstil secara keseluruhan. Pemerintah harus memastikan ada strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sektor ini,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Sritex resmi menghentikan operasional pabriknya pada 1 Maret 2025 akibat krisis keuangan yang semakin memburuk. Perusahaan yang dikenal sebagai salah satu raksasa industri tekstil di Indonesia ini tercatat memiliki utang hampir Rp30 triliun, yang berujung pada keputusan sulit untuk merumahkan ribuan pekerjanya. (*)
