Wujudkan Pemerintahan Efektif, Bapperida Sulbar Kembangkan Sistem Kinerja Terhubung dari Perencanaan hingga Evaluasi

Intuisi.id, Mamuju –  Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berbasis data.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang digelar di Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan upaya peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah sekaligus mendukung visi pembangunan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Bapperida Sulbar Drs. Amujib, MM, Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Sulbar Wahidah Haruns, S.E.Ak., M.Si., Kepala Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital Dinas Kominfo SP Sulbar Taufan Harry Prasetyo, S.E., M.Ec.Dev., M.Kom., serta perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Panca Daya yang diusung Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Dalam rapat tersebut, salah satu fokus utama pembahasan adalah peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah. Evaluasi yang disampaikan Biro Organisasi menunjukkan masih terdapat sejumlah indikator kinerja yang perlu disempurnakan agar lebih selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan mampu menggambarkan dampak nyata program pemerintah terhadap masyarakat.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa penguatan Reformasi Birokrasi harus dimulai dari pembenahan sistem, tata kelola, serta penyediaan data yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Kita ingin membangun sistem yang tidak hanya mengukur penyerapan anggaran, tetapi benar-benar mengukur capaian kinerja dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, tata laksananya harus dibangun dengan baik agar menghasilkan data dan kebijakan yang berkualitas,” ujar Amujib.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat implementasi Satu Data Sulbar. Melalui kebijakan ini, pengelolaan data pembangunan diarahkan menjadi lebih terintegrasi, valid, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan.

Bapperida Sulbar juga mendorong penguatan fungsi Dinas Kominfo SP Sulbar sebagai wali data sesuai kewenangannya, sementara Bapperida berperan dalam merumuskan kebutuhan data pembangunan daerah yang mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Selain itu, sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terus diperkuat guna memastikan data statistik sektoral dapat menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan terukur.

Tak hanya fokus pada pengelolaan data, Bapperida Sulbar saat ini juga tengah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi. Sistem tersebut dirancang untuk menghubungkan seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD, proses penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja.

Menurut Amujib, sistem terintegrasi ini akan menjadi instrumen penting dalam mendukung berbagai mekanisme evaluasi pemerintah, termasuk Reformasi Birokrasi, SAKIP, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta berbagai instrumen pengukuran kinerja lainnya.

“Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus terhubung dalam satu sistem. Dengan begitu, setiap program memiliki bukti dukung yang jelas dan capaian kinerjanya dapat diukur secara objektif,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Amujib juga menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi tidak hanya berkaitan dengan sistem dan regulasi, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja serta penguatan integritas aparatur sipil negara.

Karena itu, Bapperida Sulbar berkomitmen membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penerapan layanan berbasis digital, penguatan sistem pengendalian internal, serta dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara itu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP melalui penguatan fungsi pengawasan internal, evaluasi berkala, serta pendampingan pembangunan Zona Integritas di seluruh perangkat daerah.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, sejumlah langkah strategis disepakati untuk segera ditindaklanjuti, antara lain percepatan penyempurnaan indikator kinerja daerah, penguatan implementasi Satu Data Sulbar, pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis hasil, serta peningkatan kolaborasi antara Bapperida, Biro Organisasi, Inspektorat, Dinas Kominfo SP, dan seluruh perangkat daerah.

Melalui penguatan tata kelola pemerintahan, digitalisasi sistem administrasi, serta pembangunan budaya kerja yang berintegritas, Bapperida Sulbar optimistis kualitas Reformasi Birokrasi dan implementasi SAKIP akan terus meningkat. Langkah ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (ADV)