Kepala Bapperida Sulbar: PSN dan Pancadaya Harus Menjadi Satu Ekosistem Pembangunan

Intuisi.id, Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan pentingnya integrasi Program Strategis Nasional (PSN) dengan agenda pembangunan daerah dalam laporan penyelenggaraan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Provinsi Sulawesi Barat yang dirangkaikan dengan Pencanangan Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2026, di Ballroom Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).

Dalam kegiatan yang bekerjasama dengan Perwakilan Bank Indonesia Sulbar ini, Amujib menekankan bahwa percepatan pembangunan Sulawesi Barat membutuhkan kerja kolaboratif, terintegrasi, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah tidak dapat diselesaikan secara parsial atau sektoral.

“Keberhasilan agenda pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan, mengintegrasikan, melaksanakan, dan memonitor program-program strategis secara efektif di lapangan,” kata Amujib.

Ia menjelaskan, Sulawesi Barat masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, mulai dari penanganan stunting, pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan.

Karena itu, berbagai Program Strategis Nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat harus terhubung secara langsung dengan target pembangunan daerah. Program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, pembangunan rumah layak huni, penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, pengendalian inflasi, revitalisasi pendidikan, pengelolaan cadangan pangan, hingga kemudahan investasi dan perizinan.

Menurut Amujib, Rakerpim Sulbar menjadi momentum penting untuk memperkuat integrasi Program Strategis Nasional dengan Pancadaya Sulawesi Barat yang menjadi arah pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.

Lima pilar Pancadaya tersebut meliputi penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia unggul, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar yang berkualitas.

“PSN, Pancadaya, RPJMD, program kabupaten, instansi vertikal, dan perangkat daerah harus menjadi satu ekosistem pembangunan yang saling memperkuat, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Amujib menjelaskan, forum Rakerpim ini bertujuan menyatukan arah kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional di Sulawesi Barat. Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai program prioritas guna mempercepat penurunan stunting, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rakerpim Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun 2026 mengangkat tema “Integrasi Strategis Menggerakkan Program Strategis Nasional untuk Akselerasi Target Provinsi: MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan PSN Lainnya untuk Sembuh Stunting, Kemiskinan Berkurang, Ekonomi Melejit.”

Menurut Amujib, tema tersebut mencerminkan komitmen bersama agar setiap program nasional benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.

“MBG harus menjadi instrumen perbaikan gizi dan percepatan penurunan stunting sekaligus menjadi penggerak ekonomi pangan lokal. Sekolah Rakyat harus membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin, sementara Koperasi Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Selain integrasi program, Amujib juga menyoroti pentingnya penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional agar seluruh program memiliki target yang terukur, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, integrasi data kemiskinan, hingga pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional 2026 merupakan instrumen penting dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Di akhir laporannya, Amujib menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat, unsur Forkopimda, para bupati, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia berharap Rakerpim Sulawesi Barat tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga menjadi titik temu dan titik gerak bersama untuk memastikan seluruh program pembangunan, baik nasional maupun daerah, mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui sinergi yang kuat, integrasi program yang baik, dan pengawalan yang konsisten, kita optimistis target pembangunan Sulawesi Barat dapat dicapai secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan,” pungkas Amujib. (ADV)