Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Wali Kota Bontang Minta RSUD Taman Husada Jangan Tolak Pasien, Utamakan Pelayanan Meski Tanpa BPJS

Wali Kota Bontang Minta RSUD Taman Husada Jangan Tolak Pasien, Utamakan Pelayanan Meski Tanpa BPJS

Intuisi.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa hambatan.

Ia secara khusus meminta kepada jajaran RSUD Taman Husada agar tidak menolak pasien yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Menurutnya, kondisi darurat maupun kebutuhan pelayanan medis tidak boleh terhalang oleh persoalan administrasi. Ia menekankan bahwa pasien yang datang harus segera ditangani terlebih dahulu, sementara urusan administrasi dapat diselesaikan setelahnya.

“Jadi dilayani saja terlebih dahulu. Jangan sampai pasien ditolak hanya karena belum memiliki BPJS. Nanti administrasinya bisa kita bantu urus,” tegas Neni saat melakukan sidak ke RSUD Taman Husada Bontang, Rabu (25/3/2025).

Ia menilai, rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terlebih, dalam situasi tertentu, pasien datang dalam kondisi yang membutuhkan penanganan cepat dan tidak memungkinkan untuk mengurus kelengkapan administrasi terlebih dahulu.

Lebih lanjut, Neni juga mengingatkan pentingnya membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kemanusiaan. Tenaga medis dan seluruh jajaran rumah sakit diminta untuk memberikan pelayanan secara maksimal dengan mengedepankan empati dan kepedulian terhadap pasien.

“Layani dengan sepenuh hati. Itu yang paling utama. Jangan melihat dari sisi administrasi dulu, tapi lihat kondisi pasien yang membutuhkan pertolongan,” ujarnya.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bontang dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga kurang mampu. Pemerintah, kata dia, siap memfasilitasi proses pengurusan BPJS bagi pasien yang belum terdaftar, agar ke depannya mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara berkelanjutan.

Selain itu, ia meminta agar pihak rumah sakit meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga proses administrasi pasien dapat berjalan lebih cepat dan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Dengan demikian, pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas maupun kecepatan penanganan.

Langkah tegas ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Bontang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan pemerintah. Pemerintah kota juga akan terus melakukan pengawasan guna memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik di lapangan. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Omnibus Law Dorong Investasi di Bontang, Pemkot Siapkan Strategi Jaga Keseimbangan Usaha Lokal

    Omnibus Law Dorong Investasi di Bontang, Pemkot Siapkan Strategi Jaga Keseimbangan Usaha Lokal

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) membawa perubahan signifikan dalam iklim investasi di berbagai daerah, termasuk di Kota Bontang. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah didorong untuk memberikan kemudahan dan membuka ruang investasi yang lebih luas bagi para pelaku usaha. Idrus, Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) […]

  • Hari Kedua Pasca Lebaran, Polisi Mamuju Tingkatkan Pengamanan di Objek Wisata Malawwa

    Hari Kedua Pasca Lebaran, Polisi Mamuju Tingkatkan Pengamanan di Objek Wisata Malawwa

    • 0Komentar

    Mamuju – Dua hari pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, personel gabungan dari Satpolair Polresta Mamuju bersama Polsek Mamuju terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di kawasan objek wisata Pantai Malawwa dan sekitarnya. Senin, 23 Maret 2026 Kegiatan pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat yang dilaksanakan untuk memastikan situasi tetap aman, […]

  • Pemkesra Hadiri Rapat Pengendalian Inflasi, Bangun Kerjasama dengan Baik

    Pemkesra Hadiri Rapat Pengendalian Inflasi, Bangun Kerjasama dengan Baik

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Sekretariat Daerah menghadiri Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 17 September 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas asesmen perkembangan inflasi bulan Agustus 2025 yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini bagian perhatian Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan […]

  • BKD Sulbar Gerak Cepat Persiapkan Pengelolaan Talenta ASN Sesuai Keputusan BKN Nomor 411 Tahun 2025

    BKD Sulbar Gerak Cepat Persiapkan Pengelolaan Talenta ASN Sesuai Keputusan BKN Nomor 411 Tahun 2025

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan Aparatur menggelar Rapat Koordinasi Manajemen Talenta ASN yang berlangsung di Ruang Assessment Center lantai 2 BKD Sulbar, Senin 1 Desember 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Rini Lukita Sari, serta dihadiri oleh para Kepala Sub Bagian […]

  • Review Aksi Stunting: Wagub Sulbar Tekankan Perlunya Koordinasi dan Pendekatan Lapangan

    Review Aksi Stunting: Wagub Sulbar Tekankan Perlunya Koordinasi dan Pendekatan Lapangan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Review Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Semester I Tahun 2025 di Hotel Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Senin, 25 Agustus 2025. Rapat ini bertujuan untuk memastikan berbagai kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang telah direncanakan dan dilaksanakan selama […]

  • DPRD Sulbar Gelar Rapat Pembahasan APBD 2025

    DPRD Sulbar Gelar Rapat Pembahasan APBD 2025

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Rumah Aspirasi DPRD Sulbar dan dipimpin oleh Ketua DPRD, Dr. […]

expand_less