Terima Audiens AHN, Wagub Tegaskan Tak Boleh Ada Titipan

INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat Mayjen (Purn) Salim S Mengga bersama Plh Sekprov Herdin Ismail menerima audiensi Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kategori Dua (K2) Sulawesi Barat di ruang kerja Wagub, Selasa 20 Mei 2025.

Dalam audiensi tersebut AHN Sulbar menjelaskan keberadaannya dilingkup Pemprov Sulbar yang sudah mengabdi rata-rata 20 tahun lamanya.

“Kita perbaiki penataan personil, memang kita harus memberikan perhatian K2 kita yang sudah mengabdi 20 tahun,” kata Salim S Mengga.

Pasangan Gubernur Suhardi Duka (SDK) ini, memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan kordinasi kepada Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Karena itu saya meminta kepada yang berwenang mengatur komposisi personil kedepan memprioritaskan mereka. Jadi jangan mengangkat sebelum K2 selesai, ini dulu yang kita selesaikan, nanti sudah selesai baru mengangkat yang baru lagi,” ungkapnya.

Sebab, kata Salim S Mengga ini menimbulkan masalah, benturan-benturan seperti tidak mungkin bisa mengangkat 5.000 lebih non ASN diantaranya 500 lebih K2, karena kondisi keuangan terbatas yang hanya ratusan miliar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulbar.

“Makanya kita sesuaikan kondisi dan siasati selesaikan dulu K2 yang sudah mengabdi 20 tahun, baru kalau ada lagi pensiun atau pindah baru diangkat lagi yang baru,” ujarnya.

Dia juga menegaskan dalam prosesnya tidak ada titipan untuk pengangkatan. Jangan mereka ditumpuk, karena yang ada tidak selesai-selesai kemudian mengangkat yang baru.

“Itu tidak berkeadilan. Jadi tidak boleh lagi ada titipan, ini menyangkut nasibnya orang, karena titip-menitip itu kita tidak punya tenggang rasa kepada orang lain, kalau saya tidak boleh. Kita harus membiasakan diri berfikir adil, karena banyak orang lebih sulit dan diprioritaskan,” tegasnya.

Kedepannya, semua ASN maupun non ASN dibenahi supaya tidak terjadi penumpukan yang membuat pusing tujuh keliling.

“Stok ini habiskan dulu, kecuali hal-hal yang khusus itu boleh. Tapi harus dilaporkan dan harus terencana, misalnya OPD maunya ini sendiri itu tidak boleh, karena harus masuk rencana besar di Pemprov,” harapnya.

Senada, Plh Sekprov Herdin Ismail meminta BKD Sulbar memberikan data honorer yang riil kepada pimpinan.

“Besok kita minta diberikan data yang riil dan memastikan tidak ada tambahan titipan, karena Wagub memastikan tidak ada itu,” pintahnya.

Ketua AHN Sulbar Fadli menyampaikan terimakasih atas pertemuan hari ini bersama Wakil Gubernur yang merespon dengan baik kehadiran AHN K2.

“Beliau responsif terhadap apa yang menjadi harapan kami kedepan. Karena beliau menginginkan kami yang mengabdi lama bisa diangkat diakomodir pengangkatannya,” ucap Fadli.

Mengingat, honorer K2 ini sekitar 500 lebih akan diprioritaskan terlebih dahulu, karena sudah mengabdi puluhan tahun lamanya.

“Kita berharap BKD dan stafnya yang bekerja maksimal untuk honorer. Kami harao kiranya kalau ada afirmasi untuk prioritas pengangkatan itu K2 yang dulu diangkat ASN paruh waktu,” tandasnya. (*)