Teken PKS dengan KPK, Pemprov Sulbar Dorong Pengaduan Lebih Transparan
- BERITA Pemerintahan
- calendar_month 2 jam yang lalu
Intuisi.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan pengaduan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK ini dihadiri Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, yang didampingi Inspektur Daerah, M. Natsir.
Kerja sama ini menjadi bagian dari implementasi program Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan sekaligus membangun budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.
PKS tersebut ditandatangani langsung oleh Junda Maulana bersama Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono. Sejumlah pejabat KPK dan perwakilan Pemprov Sulbar juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Eko Marjono menegaskan bahwa kerja sama ini harus diikuti dengan implementasi yang nyata. Menurutnya, pengelolaan pengaduan masyarakat tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus berjalan optimal melalui sistem Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi.
Sementara itu, Junda Maulana menyebut kerja sama ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya yang telah berakhir pada 2025. Ia mengungkapkan, Pemprov Sulbar bahkan berhasil meraih nilai maksimal dalam implementasi PKS sebelumnya.
“Capaian itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat ke depan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan M. Natsir. Ia menilai penandatanganan PKS ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sistem pengaduan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan setiap pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terintegrasi. WBS bukan sekadar sistem, tapi komitmen bersama membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Usai penandatanganan, agenda dilanjutkan dengan pembahasan rencana aksi pengembangan WBS terintegrasi antara Inspektorat Sulbar dan Direktorat PLPM KPK. Penyusunan rencana aksi ini dinilai penting agar implementasi sistem berjalan lebih terarah dan terukur.
Ke depan, kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat di Sulawesi Barat sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan. (*)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Dua Anak Ditinggal Orang Tua Merantau, Polisi Gerak Cepat Salurkan Bantuan dan Beri Edukasi
- 0Komentar
Mamuju – Kisah menyentuh dua kakak beradik, Humaira (11) dan Muhammad Umar (8), mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial Keduanya diketahui ditinggal orang tua mereka yang merantau ke Kalimantan, sehingga memicu keprihatinan masyarakat luas. Selasa, 21 April 2026 Menindaklanjuti informasi yang beredar, Kasat Binmas Polresta Mamuju, AKP Andi Rady, bersama Bhabinkamtibmas Galung […]
-
Sambut Hari Demam Berdarah, RSUD Sulbar Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Lewat Edukasi dan Penyuluhan
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka menyambut peringatan Hari Demam Berdarah yang diperingati setiap 22 April, RSUD Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien di lingkungan rumah sakit. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 20 April 2026, bertempat di Ruang Tunggu Pendaftaran RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Edukasi dan penyuluhan ini dilakukan […]
-
DKP Sulbar Kolaborasi LPPM Unhas Petakan Strategi Industri Rumput Laut Berkelanjutan Lewat FGD
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Dalam upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat bersinergi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Hulu Industri Rumput Laut: Peningkatan Kualitas Bibit, Mutu, dan Tata Kelola Rantai Nilai […]
-
Kesbangpol Sulbar Verifikasi Banparpol 2026, Tekankan Akuntabilitas dan Kepatuhan Regulasi
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Penyaluran bantuan keuangan partai politik (Banparpol) tahun anggaran 2026 mulai dipersiapkan secara ketat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat melakukan verifikasi proposal hibah parpol guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan akuntabel. Verifikasi tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Kesbangpol Sulbar, Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini dipimpin Kepala Badan […]
Rekomendasi
-
DPMPTSP Sulbar Gelar Rapat Internal untuk Optimalkan Pelayanan Perizinan dan Pengaduan Berbasis Risiko
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka pengoptimalan pelayanan perizinan serta pelayanan pengaduan pada ruang pelayanan dan back office pengaduan, Tim Kerja Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko DPMPTSP Provinsi Sulbar melaksanakan rapat internal pada Senin, 9 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Sulbar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas, Almes […]
-
Pemkesra Gelar Rapat, Bahas Perpanjangan Rencana Kerja Tahunan Bersama BPJS Kesehatan
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar rapat pembahasan perpanjangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) bersama BPJS Kesehatan terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC). Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra, Muh. Dhany Sadry, dan berlangsung di ruang kerja Bagian Otda pada Kamis (27/11/2025). Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar […]
-
DPRD Kutim Dorong Langkah Konkret Atasi Masalah Investasi, Leny: Sinergi adalah Kunci
- 0Komentar
Kutai Timur, intuisi.id – Kabupaten Kutai Timur masih dihadapkan pada sejumlah kendala dalam menarik minat investor. Anggota DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini, mengungkapkan bahwa meskipun regulasi untuk investasi telah diperlonggar, hambatan seperti infrastruktur yang kurang memadai dan sengketa lahan masih menjadi penghalang utama bagi para pelaku usaha. “Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lahan harus […]
-
Biografi Ibnu Sina: Bapak Kedokteran Modern dan Filsuf Terkenal dari Bukhara
- 0Komentar
INTUISI.ID – Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, lahir pada tahun 980 M di Afsyahnah, sebuah desa kecil dekat Bukhara, kini bagian dari Uzbekistan. Awal Kehidupan dan Pendidikan Ibnu Sina Nama lengkapnya adalah Abu Ali al-Husayn ibn Abdallah ibn Sina. Ia lahir dari keluarga terdidik; ayahnya, Abdullah, adalah seorang sarjana yang bekerja […]
-
Pjs Bupati Majene, Habibi Azis Teken Komitmen Konsolidasi Tanah
- 0Komentar
INTUISI.ID, Majene – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Majene, Habibi Azis melakukan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap rencana konsolidasi tanah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu, 16 Oktober 2024. Penandatanganan berita acara ini pun menjadi tonggak penting dalam rangka penataan ruang dan tata kelola pertanahan yang lebih baik di seluruh […]
-
Sisa Makanan Capai 1 Juta Kg per Tahun, Pemprov Sulbar Luncurkan Gerakan CINTA PANGAN
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Pemprov melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar melaunching program cinta pangan di SDN Rimuku Kabupaten Mamuju, Rabu 24 September 2025. Hal ini juga sejakan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan sejak bulan Agustus […]
Saat ini belum ada komentar