Ikuti Kami

Beranda » BERITA » TAPD Kutim Terancam Dilaporkan ke KPK, Hilangnya Usulan Pokir DPRD Picu Reaksi Keras

TAPD Kutim Terancam Dilaporkan ke KPK, Hilangnya Usulan Pokir DPRD Picu Reaksi Keras

SANGATTA, Intuisi.id – Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur periode 2019-2024, Abdi Firdaus, melontarkan ancaman serius untuk melaporkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Ancaman ini berkaitan dengan dugaan hilangnya usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi dasar penting dalam program pembangunan daerah.

Abdi menyatakan bahwa transparansi dan integritas dalam pengelolaan usulan Pokir oleh TAPD sangat dipertanyakan. Hal ini dipicu oleh penundaan pelaksanaan usulan Pokir yang seharusnya direalisasikan pada tahun 2024, namun justru ditawarkan untuk masuk dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025.

“Kan aneh, ini saya melihat, Pokir ini ditawarkan opsi 2025, sedangkan ABT 2025 itu punya Dewan Dewan yang baru,” ungkap Abdi pada Selasa (5/11/2024).

Pokir DPRD, yang diperoleh melalui penyerapan aspirasi dari masyarakat di berbagai daerah pemilihan, seharusnya menjadi dasar bagi pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan hilangnya usulan ini, Abdi khawatir dampaknya akan merugikan masyarakat karena hak tersebut bisa dialihkan ke anggota DPRD periode selanjutnya. Menurut Abdi, hal ini berpotensi menghilangkan esensi dari Pokir yang dirancang untuk segera memenuhi kebutuhan publik.

“Kita meminta hak kita dikembalikan di tahun ini juga, kami minta dikembalikan, jika tidak maka langkah kami akan ke KPK,” tegas Abdi, menyiratkan bahwa jika tidak ada penyelesaian, laporan ke KPK akan menjadi langkah terakhir untuk mengusut tuntas dugaan ini.

Abdi menegaskan bahwa laporan yang akan disusun ke KPK tidak hanya akan melibatkan TAPD, tetapi juga beberapa instansi terkait, di antaranya Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Sekretaris Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pokir bertanggung jawab atas integritas dan transparansi proses tersebut.

“Kami segera akan menyusun laporan ke aparat hukum dan akan berangkat ke KPK Pusat di Jakarta,” kata Abdi, menegaskan keseriusan tindak lanjut dari ancamannya.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil oleh Abdi. Jimmi menegaskan bahwa Pokir adalah amanah yang harus diwujudkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. “Aspirasi masyarakat itu memang harus direalisasikan oleh pemerintah, terutama kasihan kepada teman-teman yang sudah mendapat amanat dari rakyat, sudah menyampaikan melalui jalur formal sebelum mereka purna tugas, jadi itu sebagai suatu hukum yang perlu direalisasikan oleh pemerintah,” tuturnya.

Jimmi juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Pokir merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan amanah rakyat. Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan usulan ini sangat penting agar masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. (ADV)

 

 

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pemerataan Program Makan Bergizi di Samarinda Masih Terbatas, DPRD Desak Perluasan ke Semua Sekolah

    Pemerataan Program Makan Bergizi di Samarinda Masih Terbatas, DPRD Desak Perluasan ke Semua Sekolah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, meminta Pemerintah Kota Samarinda memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat dinikmati seluruh sekolah di wilayah setempat. Novan menilai program ini memberi manfaat besar bagi kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, namun pelaksanaannya belum merata. “Masih ada sekolah yang belum terjangkau, […]

  • Beri Keamanan Bagi Pengguna Jalan, Dishub Sulbar Rutin Berikan Pelayanan Penertiban Lalu Lintas

    Beri Keamanan Bagi Pengguna Jalan, Dishub Sulbar Rutin Berikan Pelayanan Penertiban Lalu Lintas

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) trus aktif melakukan pengaturan lalu lintas di depan SD Inpres Rimuku, Kamis (4/12). Pengamanan ini dilakukan setiap pagi, jam istirahat dan waktu salat zuhur, guna memastikan keamanan siswa yang sering menyeberang untuk ke sekolah aman Kegiatan ini merupakan […]

  • Kesbangpol Sulbar Gelar FGD untuk Pengembangan IDI

    Kesbangpol Sulbar Gelar FGD untuk Pengembangan IDI

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Barat tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Berkah Mamuju pada Kamis (12/2) ini bertujuan untuk memetakan capaian serta menyusun langkah strategis penguatan kualitas demokrasi di wilayah sulbar. ​Acara dibuka […]

  • Dekat dengan Anak Sekolah, Polresta Mamuju Hadir Membawa Edukasi dan Bantuan Beras

    Dekat dengan Anak Sekolah, Polresta Mamuju Hadir Membawa Edukasi dan Bantuan Beras

    • 0Komentar

    MAMUJU – Membangun kedekatan dengan generasi muda sejak usia dini, personel Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polresta Mamuju yang dipimpin Kanit Bhabinkamtibmas, Iptu Kaharuddin, menyambangi SD Negeri 1 Padang Panga dan Madrasah Ibtidaiyah Hidayatullah.   Dalam kunjungan tersebut, personel Satbinmas memberikan penyuluhan dan edukasi kepada para pelajar sekaligus membangun komunikasi yang humanis agar anak-anak tidak lagi […]

  • Banggar DPRD Mamuju Tengah Kunker ke DPRD Sulbar, Bahas Strategi Peningkatan PAD

    Banggar DPRD Mamuju Tengah Kunker ke DPRD Sulbar, Bahas Strategi Peningkatan PAD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Senin, 26 Januari 2026 pukul 10.00 WITA. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Mamuju Tengah, Nirmala Aras, bersama para Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Mateng, Sekretaris DPRD, serta jajaran kepala bagian di lingkup Sekretariat DPRD Mateng. […]

  • Bapperida Sulbar dan BPKP Sinkronkan Program agar Tepat Sasaran

    Bapperida Sulbar dan BPKP Sinkronkan Program agar Tepat Sasaran

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2026. Melalui Bapperida Sulawesi Barat, pemprov melakukan koordinasi intensif dengan BPKP Perwakilan Sulawesi Barat. Koordinasi yang digelar secara daring pada Jumat (27/3/2026) ini difokuskan pada perbaikan data rencana anggaran sektoral dalam APBD 2026, sekaligus menyelaraskan hasil akhir (ultimate outcome) dari […]

expand_less