Suharno Tekankan Investasi Bontang Wajib Libatkan UMKM dan Jaga Ekosistem
- BERITA DPRD Bontang PARIWARA
- calendar_month Senin, 18 Mei 2026

INTUISI.id – Fraksi Gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama Partai NasDem DPRD Kota Bontang menyampaikan pandangan umum terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota Bontang. Penyampaian tersebut dilakukan dalam rapat yang digelar di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (18/5/2026).
Ketua Fraksi PKS bersama NasDem, Suharno, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, penanaman modal tidak hanya berfungsi sebagai pendorong ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja, peningkatan daya saing daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Penanaman modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suharno.
Fraksi PKS–NasDem menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Bontang dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penyederhanaan regulasi, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kepastian hukum, promosi investasi, serta pengelolaan data investasi yang terintegrasi.
Lebih lanjut, fraksi menekankan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Namun demikian, Suharno menegaskan pentingnya perhatian terhadap aspek lingkungan dalam setiap aktivitas investasi yang masuk ke Kota Bontang.
“Investasi yang masuk ke Kota Bontang harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan tidak merusak ekosistem daerah,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal serta pelibatan pelaku usaha kecil dan menengah dalam aktivitas investasi.
“UMKM dan koperasi lokal perlu dilibatkan dalam rantai ekonomi investasi agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PKS–NasDem juga mendorong penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan investasi agar seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak merugikan masyarakat. (AJ)
- person

Saat ini belum ada komentar