INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi meluncurkan Roadmap penanganan stunting terpadu (PASTIPADU) pada Kamis, 19 September 2024. Kegiatan bertema “Posyandu Aktif dan Berkualitas untuk Stop Stunting Baru di Provinsi Sulawesi Barat” ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi dan lembaga vertikal se-Sulbar.
Kepala Badan Perencanaan dan Riset Pembangunan Daerah (Bapperinda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan bahwa stunting masih menjadi masalah serius di berbagai daerah di Sulbar.
Berdasarkan data tahun 2022, angka prevalensi stunting di Sulbar naik menjadi 35,0%. Namun, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan angka prevalensi menjadi 30,3%.
Selain stunting, Sulbar juga menghadapi berbagai tantangan lain, seperti perkawinan usia dini sebesar 11,25%, angka kematian ibu hamil dan menyusui yang masih tinggi akibat anemia dan kekurangan energi kronis, serta rendahnya partisipasi pasangan usia subur dalam program Keluarga Berencana (KB).
Melihat permasalahan ini, Junda menyatakan perlunya langkah strategis untuk mempercepat penanganan stunting agar dapat mencapai target nasional sebesar 14%. Oleh karena itu, Roadmap PASTIPADU diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif untuk menurunkan angka stunting di Sulbar secara signifikan.
“Roadmap ini menjadi peta jalan yang mengintegrasikan berbagai program dan upaya untuk memutus mata rantai stunting,” ujar Junda dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar dalam menghadirkan PASTIPADU di tengah masyarakat.
Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menilai bahwa Roadmap PASTIPADU merupakan proyek perubahan terbaik yang digagas oleh Bapperinda Sulbar.
“Ini inovasi yang super keren, metodologis, realistis, dan memiliki nilai kemanfaatan baik secara internal maupun eksternal,” kata Bahtiar.
Bahtiar juga menyoroti tantangan penanganan stunting di Sulbar, seperti kondisi geografis yang terdiri dari pegunungan dan pulau-pulau kecil, ketersediaan sumber gizi yang masih kurang memadai, serta keterbatasan anggaran.
Ia mengibaratkan metode penanganan stunting selama ini seperti berperang tanpa koordinasi yang jelas, sehingga meski banyak sumber daya yang telah dikerahkan, masih banyak sasaran yang belum tercapai.
Melalui peluncuran Roadmap PASTIPADU, Bahtiar berharap seluruh elemen dapat bersatu dan menjadikan posyandu sebagai basis utama dalam memerangi stunting.
“Kita harus menembak dari Posyandu, komandonya ada di Posyandu. Semua logistik, SDM, peralatan, dan metode sudah bisa kita jalankan dari sana,” tegasnya.
Bahtiar juga menekankan agar upaya perang terhadap stunting memiliki misi yang lebih tinggi, yaitu bukan hanya menurunkan, tetapi menghilangkan stunting. Ia meminta setiap kabupaten di Sulbar untuk fokus menyiapkan sumber makanan bergizi dengan memperkuat sektor kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan.
“Inilah yang akan menjadi sumber makanan bergizi bagi masyarakat. Ini adalah masalah esensi yang harus kita kerjakan bersama dan memerlukan kebijakan politik anggaran. Tanpa itu, masalah ini tidak akan bisa terselesaikan,” pungkas Bahtiar.
Dengan peluncuran PASTIPADU, Pemerintah Provinsi Sulbar berharap dapat mempercepat penurunan angka stunting dan mewujudkan generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan.
(*)
