Sri Puji Desak Pemerintah guna Perkuat Pengawasan Pernikahan Siri
- BERITA DPRD Samarinda PARIWARA SOSIAL
- calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
INTUISI.ID, SAMARINDA – Pernikahan siri kembali menjadi sorotan di Kota Samarinda, dengan melihat dampak yang mendalam terhadap keselamatan dan kesejahteraan perempuan dan anak yang ada diberbagai wilayah Kota Tepian.
Hal itu ditanggapi pula oleh, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menegaskan bahwa pernikahan siri kerap menjadi akar berbagai persoalan, mulai dari pernikahan anak hingga kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan.
“Banyak kasus yang kami tangani berawal dari pernikahan siri, terutama yang berdampak pada perempuan dan anak. Regulasi sebenarnya sudah ada, seperti perda tentang ketahanan keluarga, tetapi implementasi dan pengawasannya masih perlu diperkuat,” ujarnya.
Puji sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 3.000 kasus isbat nikah yang masih tertunda di Pengadilan Agama Samarinda. Sebagian besar pasangan yang mengajukan isbat nikah adalah mereka yang menikah di usia muda dan mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi, seperti akta kelahiran bagi anak-anak mereka.
Politisi perempuan yang duduk di parlemen Samarinda ini menyebut bahwa dampak jangka panjang pernikahan siri dapat berpotensi meningkatkan angka kemiskinan akibat status hukum yang tidak jelas, terutama dalam hal hak waris dan tunjangan ekonomi bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam ini.
Selain itu, ia juga menyoroti peran penghulu liar yang semakin marak dalam praktik pernikahan siri. Menurutnya, jika pembuatan peraturan daerah (perda) khusus terkait nikah siri sulit diwujudkan, maka langkah alternatif yang dapat dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap praktik ini.
“Jika perda khusus sulit diwujudkan, maka setidaknya harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Jangan sampai perempuan dan anak menjadi korban,” kata Puji dengan tegas.
Lebih lanjut, Puji menilai tanpa pencatatan resmi, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling dirugikan, terutama dalam kasus perceraian yang tidak memiliki kejelasan hukum. Akibatnya, banyak anak yang akhirnya terlantar dan menghadapi kesulitan ekonomi.
Pihaknya mendorong seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta instansi terkait, untuk lebih aktif dalam menangani permasalahan ini.
“Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga lembaga keagamaan, harus ikut serta dalam mencari solusi agar pernikahan siri tidak lagi menjadi pemicu masalah sosial di Samarinda,” tandas Puji. (Him/Adv/DPRDSamarinda)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Gubernur Sulbar Targetkan Seluruh Tindak Lanjut Temuan BPK Tuntas 11 Agustus 2026
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis, 6 Agustus 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Usai rapat, Suhardi Duka mengungkapkan […]
-
Pasca Penangkapan Rekannya, Satu Lagi DPO Kasus Pengeroyokan SPBU Tapalang Serahkan Diri
- 0Komentar
MAMUJU – Upaya pengejaran terhadap pelaku kasus pengeroyokan yang terjadi di area SPBU Tapalang pada Maret 2026 membuahkan hasil. Sehari setelah Polresta Mamuju menggelar konferensi pers terkait penangkapan salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO) inisial RA, seorang DPO lainnya akhirnya memutuskan menyerahkan diri. Rabu, 5 Agustus 2026 DPO yang menyerahkan diri tersebut diketahui berinisial MI […]
-
Terbukti Efektif! Pos Pantau Polresta Mamuju Urai Kemacetan di Simpang SPBU Kalimamuju
- 0Komentar
MAMUJU – Memasuki bulan kedua sejak didirikannya Pos Pantau Polresta Mamuju di persimpangan Jalan Ir. Juanda, tepatnya di depan SPBU Kalimamuju, hasil positif semakin dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan pos pantau tersebut terbukti efektif dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang selama ini kerap terjadi akibat antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, […]
-
Terbukti Efektif! Pos Pantau Polresta Mamuju Urai Kemacetan di Simpang SPBU Kalimamuju
- 0Komentar
MAMUJU – Memasuki bulan kedua sejak didirikannya Pos Pantau Polresta Mamuju di persimpangan Jalan Ir. Juanda, tepatnya di depan SPBU Kalimamuju, hasil positif semakin dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan pos pantau tersebut terbukti efektif dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang selama ini kerap terjadi akibat antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, […]
Rekomendasi
-
Pendaftar Peserta Deklarasi Pasangan Calon Wali Kota Bontang Basri-Dihin Meningkat Pesat
- 0Komentar
INTUISI.ID – Jumlah pendaftar peserta jalan santai dalam acara deklarasi pasangan calon wali kota Bontang, Basri Rase dan Chusnul Dihin, yang akan dilaksanakan, Minggu (11/8/2024), terus meningkat secara signifikan. Ketua panitia deklarasi, Muhammad Dahnial, menyatakan bahwa jumlah pendaftar terus bertambah setiap harinya, bahkan telah melebihi target awal, yaitu 10 ribu peserta. Dia menjelaskan bahwa panitia […]
-
Kadis Perkim Sulbar Pastikan Perencanaan PSU Polman Sesuai Visi Misi Gubernur SDK-JSM
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Pemprov Sulbar, Maddareski Salatin, melakukan percepatan kegiatan dengan mengundang Penyedia Jasa Konsultan Perencanaan CV. Giliran Putra Konsultan dan CV. Arya Bakti Konsultan untuk melakukan Ekspose Perancangan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Permukiman Wilayah Kabupaten Polewali Mandar(Polman). Ekspose Perancangan […]
-
TPP Bukan Kebijakan Pilihan, Insentif Pajak Wajib Masuk APBD: Penegasan Kemendagri di Rakornas Pengelolaan Keuangan
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmen dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif Bapenda Sulbar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Hotel Sahid Bela, Kota […]
-
Gaspol 7 Hari Terakhir! Bayar PKB Tanpa Denda, Tunggakan Dipangkas 50 Persen
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar terus menggeber pelaksanaan Program Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Diskon 50 persen atas tunggakan pajak kendaraan. Program unggulan ini akan berakhir pada 31 Desember 2025, menyisakan waktu 7 hari terakhir bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. Antusiasme […]
-
Tingkatkan Keselamatan dan Kenyamanan Berlalu Lintas di Mamuju, Dishub Sulbar Kolaborasi Polda Tinjau Titik Troublespot
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berkolaborasi dengan Polda Sulbar melakukan peninjauan di sejumlah titik rawan kecelakaan atau troublespot yang ada di Kabupaten Mamuju, Kamis 2 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah lalu lintas yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat, terutama di […]
-
Dinas ESDM Sulbar Koordinasi dengan DiskominfoSS Kembangkan Aplikasi Ketenagalistrikan
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pengembangan aplikasi ketenagalistrikan mandiri guna mendukung pelaksanaan Program Listrik Gratis bagi masyarakat kurang mampu. Koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, didampingi Pejabat […]
Saat ini belum ada komentar