Dari Investasi hingga Manufaktur, Pemprov Sulbar Bentuk 8 Pokja Pacu Ekonomi

Intuisi.id, Mamuju – Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada semester I 2026 tercatat 5,27 persen. Angka tersebut masih berjarak 2,73 poin persentase dari target 8 persen yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Sulbar memperkuat koordinasi lintas sektor melalui delapan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED).

Masing-masing Pokja diarahkan bekerja dengan tugas, target, dan indikator capaian yang terukur.

Penguatan koordinasi itu menjadi salah satu penekanan Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., dalam kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi TP2ED Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 5 Oktober 2026.

Amujib mengatakan, capaian pertumbuhan 5,27 persen menunjukkan masih diperlukan langkah yang lebih konkret untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah. Karena itu, TP2ED tidak boleh berhenti pada pembagian tugas, tetapi harus mampu memetakan persoalan sekaligus memastikan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya.

“Kita berharap setiap tim memiliki peran dan tugas yang jelas, sehingga kita tahu siapa yang bertanggung jawab dan apa yang harus dikerjakan. Hasilnya juga harus dapat diukur dengan baik, termasuk capaian dan hambatan yang perlu kita selesaikan pada setiap tahapan kerja TP2ED,” ujar Amujib.

Delapan Pokja yang dikonsolidasikan Bapperida mencakup percepatan realisasi APBD, percepatan investasi, percepatan infrastruktur, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas lokal, serta peningkatan output manufaktur.

Menurut Amujib, sejumlah hambatan ekonomi daerah tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Persoalan perizinan melalui PTSP, ketersediaan lahan, pasokan energi, infrastruktur jalan, hingga sistem logistik membutuhkan koordinasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi vertikal.

“Persoalan seperti ini harus dipertemukan antara pihak-pihak yang berwenang agar program atau proyek atau investasi itu bisa berkesesuaian dengan tujuan kita pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat,” katanya.

Kerja lintas sektor tersebut diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat pada angka makro, tetapi juga terasa melalui peningkatan aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, penguatan produktivitas lokal, hingga peningkatan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain, Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Sulawesi Barat pada 2026 tumbuh dalam kisaran 5,20 persen hingga 6,20 persen secara kumulatif. Proyeksi tersebut berada di atas kisaran pertumbuhan ekonomi nasional.

Plt. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Sofian Rendy Ardiansyah, mengatakan proyeksi tersebut menjadi salah satu gambaran ruang pertumbuhan ekonomi Sulbar yang masih dapat didorong melalui berbagai intervensi.

“Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar itu berada di kisaran 5,2 hingga 6,2 secara kumulatif. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan kisaran pertumbuhan nasional,” jelas Sofian.

Menurut BI, terdapat empat pengungkit utama yang perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.

Keempat pengungkit tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah agenda yang sejalan dengan kerja delapan Pokja TP2ED. Di antaranya percepatan realisasi APBD, investasi PMA dan PMDN serta kemudahan perizinan, percepatan proyek infrastruktur, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta peningkatan output industri manufaktur.

Sementara itu, fungsi sekretariat TP2ED juga diarahkan untuk mendukung koordinasi dan kemudahan penyelesaian berbagai persoalan, termasuk yang berkaitan dengan perizinan.

Salah satu perhatian utama diarahkan pada investasi. Pokja investasi didorong memperluas basis investasi Sulbar agar tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah maupun sektor tertentu. Potensi investasi di wilayah dan sektor lain perlu terus dipetakan dan ditawarkan dengan dukungan infrastruktur serta kepastian proses perizinan.

Pada sektor produksi, peningkatan produktivitas juga perlu berjalan beriringan dengan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga. Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat.

BI juga mendorong tiga agenda besar untuk memperkuat fondasi ekonomi Sulbar.

Pertama, memperkuat sektor unggulan, terutama pertanian, perkebunan, dan perikanan, melalui peningkatan produktivitas serta stabilitas harga komoditas strategis.

Kedua, mempercepat hilirisasi dan memperbaiki konektivitas wilayah melalui penguatan infrastruktur logistik, akses pasar, dan rantai pasok komoditas unggulan. Langkah ini diharapkan meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat daya tarik investasi.

Ketiga, memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan dukungan terhadap UMKM dan sektor informal.

Dengan delapan Pokja tersebut, Pemprov Sulbar ingin memastikan target pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi pekerjaan yang konkret: siapa yang bertugas, apa targetnya, hambatan apa yang dihadapi, dan langkah apa yang harus dilakukan.