Soal Data Standar Pelayanan Minimal, Sekda Bontang Sebut Belum Utuh

INTUISI.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan rendahnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bontang untuk tahun 2023.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, menyatakan bahwa data tersebut kemungkinan belum tersaji secara lengkap sehingga tidak dapat disimpulkan demikian.

“Data itu tidak lengkap. Saya ada kok datanya,” ucap Aji saat ditemui, Kamis (24/10/2024), sembari memperlihatkan data yang diterimanya dari pihak provinsi kaltim.

Ia menjelaskan, rata-rata standar pelayanan di Kota Bontang telah mencapai 90 persen, hal itu sudah melalui konfirmasi ulang pihak Inspektorat kaltim.

Iin sapaannya menyebutkan, setelah dilakukan klarifikasi pada awal tahun 2024 oleh Inspektorat Kaltim, capaian rata-rata SPM Kota Bontang tahun 2023 mencapai 92,48 persen.

“Memang pada awalnya belum semua data lengkap,” tambahnya.

Selain itu, Aji menegaskan bahwa Kota Bontang meraih banyak penghargaan, menunjukkan adanya kinerja yang baik dari pemerintah daerah.

Ia juga menyoroti tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM) Kota Bontang, yang menurutnya menjadi bukti bahwa data SPM tersebut patut diragukan.

“IPM dan IPLM kita tinggi, masa SPM-nya rendah? Seperti itu kan komparasinya,” jelas Aji.

Namun, Aji juga mengakui adanya kemungkinan keterlambatan dalam penginputan data oleh Pemkot Bontang, yang mungkin berkontribusi pada rendahnya penilaian SPM dari Kemendagri.

Ia menekankan pentingnya evaluasi internal untuk memperbaiki sistem pelaporan yang lebih cepat dan lengkap.

“Mungkin data dari mereka tidak lengkap, atau kita yang terlambat menginput. Itu juga kesalahan kita. Karena lambat menginput,” jelasnya.

Aji menambahkan, penilaian ini memerlukan laporan berkelanjutan, sehingga Pemkot Bontang harus terus memperbarui data untuk evaluasi yang lebih akurat.

Ia juga menegaskan yang paling penting adalah masyarakat dapat merasakan pelayanan yang baik, meski angka penilaian mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi di lapangan.

“Yang penting masyarakat bisa merasakan pelayanan yang baik. Untuk apa angka tinggi, tapi pelayanan ke masyarakat tidak bagus. Apa yang kita programkan, harus benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tukas Aji.

Sekda juga memaparkan data spesifik dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelaksanaan SPM.

Ia mengakui sektor kesehatan masih berada di posisi terendah, dengan capaian 45 persen pada triwulan I tahun 2024, meski sektor pendidikan sudah mencapai 100 persen.

“Bidang kesehatan masih 45 persen pada triwulan pertama. Pekerjaan umum 59,25 persen, perumahan rakyat 75 persen, dan trantibumlinmas 68 persen. Itu data triwulan kedua. Ini harus diketahui,” sambungnya.

Aji mengingatkan masyarakat evaluasi ini dilakukan setiap tiga bulan, sehingga capaian pada satu triwulan belum tentu mencerminkan kinerja pada triwulan berikutnya.

“Setiap triwulan dievaluasi. Jadi, tidak mesti naik terus. Begitu cara menghitungnya,” pungkasnya.