INTUISI.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menyoroti maraknya praktik parkir liar di sejumlah titik strategis kota.
Ia menilai, keberadaan juru parkir ilegal tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.
Ronald menjelaskan, pengelolaan parkir yang tidak tertib menjadi pintu masuk bagi pungutan liar. Banyak juru parkir ilegal yang menarik biaya tanpa memberikan karcis resmi, bahkan dengan sikap memaksa.
“Warga sering mengadu, mereka dimintai bayaran tanpa karcis dan kadang disertai perilaku yang tidak sopan. Ini jelas merugikan dan mencoreng pelayanan publik,” tegasnya.
Ia meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan serta melakukan penindakan rutin di area rawan, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, kawasan kuliner, dan fasilitas umum lainnya.
“Kalau dibiarkan, masalah ini akan menjadi kebiasaan buruk yang terus berulang. Potensi PAD dari parkir itu besar, jangan sampai menguap ke kantong pribadi,” ujarnya.
Ronald juga menekankan perlunya pembenahan sistem retribusi parkir yang lebih transparan. Ia mendorong Pemkot Samarinda untuk mengembangkan metode pembayaran berbasis digital atau non-tunai sebagai solusi jangka panjang guna menutup celah pungli.
“Dengan sistem digital yang akuntabel, kebocoran bisa diminimalisir. Tapi sembari menunggu, langkah tegas di lapangan harus segera dilakukan,” tambahnya.
Menurutnya, penataan parkir yang rapi akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jika pemerintah tegas, citra kota akan membaik dan warga akan merasa dilindungi. Jangan biarkan segelintir jukir liar merusak keindahan dan kenyamanan kota,” pungkasnya. (Him/Adv/DPRDSamarinda)
