Ikuti Kami

Beranda » PARIWARA » Prayunita Utami Dorong Wakil Rakyat Prioritaskan Aspirasi Masyarakat dalam Kebijakan

Prayunita Utami Dorong Wakil Rakyat Prioritaskan Aspirasi Masyarakat dalam Kebijakan

Kutai Timur, intuisi.id  – Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, menegaskan bahwa menyerap aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi setiap wakil rakyat. Ia menjelaskan bahwa peran anggota dewan tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.

“Masyarakat perlu didengar. Setiap keluhan, usulan, dan harapan yang disampaikan adalah bahan utama untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” ujar Prayunita dalam diskusi pada 11 November 2024.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan yang rusak, terbatasnya akses listrik, serta minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Prayunita menegaskan bahwa semua aspirasi tersebut akan dibawa ke agenda pembahasan DPRD Kutai Timur. “Kami di DPRD Kutai Timur akan berupaya maksimal agar anggaran pembangunan lebih berpihak pada wilayah pesisir. Infrastruktur yang memadai bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga fondasi penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Prayunita mengapresiasi inisiatif masyarakat yang aktif dalam menyampaikan permasalahan di daerah mereka. Menurutnya, masyarakat yang mau bersuara adalah bukti kepedulian terhadap masa depan daerah mereka. “Saya berharap partisipasi seperti ini terus berlanjut. Masyarakat yang aktif berbicara adalah masyarakat yang peduli terhadap masa depan daerahnya,” tambahnya.

Sebagai unsur pimpinan DPRD, Prayunita berkomitmen untuk terus mengunjungi berbagai kecamatan di Kutai Timur dan mendengar langsung keluhan serta harapan masyarakat. Ia menyatakan bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat sangat penting sebagai bukti bahwa mereka menjalankan amanah yang diberikan. “Amanah rakyat harus dijalankan dengan hadir di tengah mereka,” tegasnya.

Prayunita menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ia berkomitmen memastikan setiap masukan dari warga diproses dan diperjuangkan dalam pembahasan DPRD, sehingga hasilnya dapat diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan berdampak positif. (adv)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Dinkes Sulbar Gelar Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes, Dorong Sanitasi Sehat untuk Sulbar Maju Sejahtera

    Dinkes Sulbar Gelar Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes, Dorong Sanitasi Sehat untuk Sulbar Maju Sejahtera

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui dukungan Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SHOPI) menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Kegiatan ini di mulai sejak Senin 22 September 2025 dan akan berlangsung hingga Sabtu 27 September 2025. Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Marannu, Mamuju, dan menghadirkan 30 peserta […]

  • Demokrat Sulbar Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD untuk Periode 2026–2031

    Demokrat Sulbar Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD untuk Periode 2026–2031

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat resmi membuka pendaftaran calon Ketua DPD Demokrat Sulbar periode 2026–2031 menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) V yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 23 Mei 2026 mendatang. Pendaftaran kandidat ketua dibuka mulai 16 Mei hingga 22 Mei 2026. Hingga hari pertama pembukaan, belum ada kader […]

  • Wakil Ketua DPRD Sulbar Hadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

    Wakil Ketua DPRD Sulbar Hadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Usman Suhuriah, menghadiri rapat koordinasi akselerasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulbar. Acara ini berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, dan dihadiri oleh para bupati se-Provinsi Sulawesi Barat, pimpinan DPRD kabupaten, serta […]

  • Pemprov dan Unhas Jalin Kerjasama, Bangun Komitmen demi Kemajuan Daerah

    Pemprov dan Unhas Jalin Kerjasama, Bangun Komitmen demi Kemajuan Daerah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali meneguhkan komitmen kerja sama melalui penandatanganan kesepakatan bersama di Makassar, Rabu 13 Agustus 2025. Kesepakatan ini mencakup pengembangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadi kelanjutan dari perjanjian yang telah terjalin sejak lima tahun lalu. Apalagi, ini menjadi program prioritas Guberbur Sulbar Suhardi […]

  • Usai Serahkan Diri, Tersangka DPO Kasus Korupsi Muhammad Nasrullah Resmi Ditahan di Rutan Polresta Mamuju

    Usai Serahkan Diri, Tersangka DPO Kasus Korupsi Muhammad Nasrullah Resmi Ditahan di Rutan Polresta Mamuju

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, MAMUJU – Tersangka dugaan tindak pidana korupsi, Muhammad Nasrullah, resmi mengakhiri masa pelariannya setelah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) selama beberapa waktu. Ia menyerahkan diri ke Mapolresta Mamuju pada Sabtu, 6 Desember 2025, secara sadar dan sukarela. Kehadirannya turut didampingi kuasa hukumnya, Subhan, untuk menghadapi pemeriksaan lanjutan. Sikap tersebut langsung ditindaklanjuti penyidik yang selama […]

  • Legalitas THM Prakla Masih Dikaji, DPRD Bontang Ingatkan Dampak Sosia

    Legalitas THM Prakla Masih Dikaji, DPRD Bontang Ingatkan Dampak Sosia

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Pembahasan legalitas tempat hiburan malam (THM) di kawasan Prakla, Kelurahan Berbas Pantai, masih terus dikaji oleh DPRD Kota Bontang bersama pemerintah daerah. Proses penataan kawasan tersebut dinilai perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa pembahasan legalitas THM tidak bisa […]