Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Anggaran Program Perlindungan Sosial di Kutai Timur Harus Ditingkatkan

Anggaran Program Perlindungan Sosial di Kutai Timur Harus Ditingkatkan

KUTAI TIMUR, Intuisi.id  – Yulianus Palangiran, anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, mengusulkan, anggaran program perlindungan sosial harus ditingkatkan. Hal ini karena masih banyaknya kalangan masyarakat rentan di berbagai kecamatan yang perlu perlindungan sosial.

Yulianus menyatakan, pemerintah harus mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya yang perlu diambil yakni meningkatkan anggaran dan memperluas jangkauan program perlindungan sosial.

“Ini mencakup penyediaan bantuan langsung tunai, akses layanan kesehatan gratis, serta program pelatihan yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya, Senin (2/12/2024).

Dalam situasi seperti saat ini, masyarakat yang paling terdampak adalah mereka yang sudah berada di garis kemiskinan. Oleh karena itu, sambungnya, penting bagi pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang cukup.

Yulianus menegaskan bahwa penguatan program perlindungan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sebaliknya, hal ini juga merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan adanya penyelarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal, ia berharap kondisi masyarakat di Kutai Timur dapat meningkat secara signifikan.

Yulianus mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesadaran bahwa kesejahteraan adalah tanggung jawab bersama menjadi hal yang sangat penting. Ia berharap agar tidak ada satu pun warga Kutai Timur yang tertinggal dari program perlindungan sosial yang seharusnya mereka nikmati.

“Harapannya pemerintah lebih serius dan responsif dalam memperkuat program-program yang berpotensi mensejahterakan masyarakat, khususnya mereka yang berada di garis depan ketidakpastian ekonomi dan sosial. Kesejahteraan rakyat yang merata bukan hanya sekadar cita-cita, melainkan hak yang harus diperjuangkan secara kolektif,” tutupnya. (ADV)

 

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Dinas Kesehatan Sulbar Perkuat Akuntabilitas dan Integritas dalam Pelayanan Publik

    Dinas Kesehatan Sulbar Perkuat Akuntabilitas dan Integritas dalam Pelayanan Publik

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Upaya percepatan transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menghadiri kegiatan Asistensi dan Koordinasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI). Selasa, 8 Juli 2025. Sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi […]

  • Momentum Idulfitri, Kepala Daerah di Kalimantan Timur Perkuat Sinergi Pembangunan

    Momentum Idulfitri, Kepala Daerah di Kalimantan Timur Perkuat Sinergi Pembangunan

    • 0Komentar

    NIUS.id – Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan antardaerah di Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari kehadiran Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam kegiatan open house yang digelar Gubernur Kaltim di Lamin Etam, Samarinda, Minggu (22/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi Ketua DPRD Bontang Andi Faizal […]

  • Gubernur Sulbar dan Kajati Tandatangani Nota Kesepakatan Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih

    Gubernur Sulbar dan Kajati Tandatangani Nota Kesepakatan Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju- Mamuju- Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Sukarman Sumarinton menandatangani Nota Kesepakatan tentang sinergi pengawalan dan pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penandatangananberlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 23 Desember 2025. Kerja sama ini mencakup monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan koperasi desa yang anggarannya telah dikucurkan. Setiap koperasi mendapat alokasi […]

  • DKP Sulbar dan Polda Sulbar Kolaborasi Bangun Kemandirian Pangan dari Pekarangan

    DKP Sulbar dan Polda Sulbar Kolaborasi Bangun Kemandirian Pangan dari Pekarangan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam rangka membangun ketahanan pangan dan gizi secara mandiri, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat (Sulbar) bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar menginisiasi program “Pekarangan Pangan Bergizi”. Program ini ditandai dengan penebaran 5.000 ekor bibit ikan nila di kolam yang terletak di lingkungan Polda Sulbar. Jumat 10 Oktober 2025. Program ini […]

  • Junda Maulana, Birokrat Visioner yang Akan Menakhodai Sekretariat Daerah Sulbar

    Junda Maulana, Birokrat Visioner yang Akan Menakhodai Sekretariat Daerah Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dijadwalkan akan melantik Junda Maulana sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar pada Senin, 10 November 2025 mendatang. Sosok birokrat berpengalaman ini dikenal berprestasi, berdedikasi tinggi, serta memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendidikan dan Kehidupan Pribadi Junda Maulana dikenal sebagai pribadi gemar membaca […]

  • a dan Aceh  Pemprov Sulbar Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra–Aceh

    a dan Aceh Pemprov Sulbar Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra–Aceh

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Sumatera – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh, Selasa (23/12/2025). Bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Sulawesi Barat yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, serta […]