Kutai Timur, intuisi.id – Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, menegaskan bahwa menyerap aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi setiap wakil rakyat. Ia menjelaskan bahwa peran anggota dewan tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.
“Masyarakat perlu didengar. Setiap keluhan, usulan, dan harapan yang disampaikan adalah bahan utama untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” ujar Prayunita dalam diskusi pada 11 November 2024.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan yang rusak, terbatasnya akses listrik, serta minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Prayunita menegaskan bahwa semua aspirasi tersebut akan dibawa ke agenda pembahasan DPRD Kutai Timur. “Kami di DPRD Kutai Timur akan berupaya maksimal agar anggaran pembangunan lebih berpihak pada wilayah pesisir. Infrastruktur yang memadai bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga fondasi penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Prayunita mengapresiasi inisiatif masyarakat yang aktif dalam menyampaikan permasalahan di daerah mereka. Menurutnya, masyarakat yang mau bersuara adalah bukti kepedulian terhadap masa depan daerah mereka. “Saya berharap partisipasi seperti ini terus berlanjut. Masyarakat yang aktif berbicara adalah masyarakat yang peduli terhadap masa depan daerahnya,” tambahnya.
Sebagai unsur pimpinan DPRD, Prayunita berkomitmen untuk terus mengunjungi berbagai kecamatan di Kutai Timur dan mendengar langsung keluhan serta harapan masyarakat. Ia menyatakan bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat sangat penting sebagai bukti bahwa mereka menjalankan amanah yang diberikan. “Amanah rakyat harus dijalankan dengan hadir di tengah mereka,” tegasnya.
Prayunita menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ia berkomitmen memastikan setiap masukan dari warga diproses dan diperjuangkan dalam pembahasan DPRD, sehingga hasilnya dapat diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan berdampak positif. (adv)
