PKS–NasDem Soroti Raperda Insentif Pendidik, Tekankan Transparansi dan Evaluasi Kebijakan

INTUISI.id – Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Kota Bontang memberikan tanggapan positif terhadap rencana Pemerintah Kota Bontang dalam memperkuat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan melalui skema insentif baru. Kebijakan ini mencakup pendidik di sekolah swasta maupun tenaga non-ASN di sekolah negeri.

Sikap tersebut disampaikan dalam agenda pandangan umum fraksi terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemkot Bontang yang berlangsung di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (18/5/2026) lalu.

Ketua Fraksi PKS–NasDem, Suharno, mengingatkan bahwa program insentif bagi tenaga pendidik sejatinya sudah berjalan cukup lama. Regulasi tersebut pertama kali diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Namun, ia menilai perkembangan kebijakan pendidikan saat ini menuntut adanya penyesuaian aturan agar tetap relevan.

“Kami memahami bahwa kebijakan ini telah berjalan sejak Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Namun seiring perkembangan sistem pendidikan dan dinamika kebijakan daerah, perda tersebut memang perlu disesuaikan dan diperbarui,” ujar Suharno dalam rapat tersebut.

Dalam pandangan fraksi, keberadaan guru dan tenaga kependidikan dianggap sebagai faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang. Karena itu, insentif dipandang sebagai salah satu langkah strategis untuk menjaga motivasi serta meningkatkan kinerja mereka di lapangan.

Fraksi PKS–NasDem juga menyatakan dukungan terhadap berbagai ketentuan teknis dalam Raperda, mulai dari penentuan kriteria penerima, jenis penerima manfaat, indikator besaran insentif, mekanisme penetapan, hingga aturan pengurangan atau penghentian bantuan. Penguatan aspek pengawasan dan pembinaan juga dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Di sisi lain, fraksi memberikan sejumlah penekanan kepada pemerintah daerah. Pertama, pelaksanaan insentif harus mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan ketepatan sasaran. Kedua, keberlanjutan anggaran perlu dijamin agar program tidak menimbulkan ketidakpastian. Ketiga, evaluasi berkala dinilai penting untuk mengukur efektivitas kebijakan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, Fraksi PKS–NasDem juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik tidak cukup hanya melalui dukungan finansial, melainkan harus dibarengi dengan penguatan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan.

“Ke depan, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bertumpu pada insentif, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik,” tutupnya. (AJ)