Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Biro Hukum Hadiri Rapat Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026
- BERITA Pemerintahan SOSIAL
- calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
Intuisi.id, Mamuju – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan Rapat Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026 serta Sosialisasi Penilaian SAKIP Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Sulbar ini dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi, seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar.
Hadir Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag. TU) Biro Hukum, Nur Akil, sementara itu sebagai narasumber di kegiatan ini dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan dari Biro Organisasi sendiri.
Sejalan dengan upaya mewujudkan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, kegiatan ini sangat penting dan strategis, dimana pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah dimulai dari penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi serta penilaian SAKIP ini, sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.
“Penyusunan dokumen perjanjian kinerja ini sebagai komitmen formal untuk mewujudkan kinerja yang terukur, akuntabel, transparan, serta selaras antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah,” kata Nur Akil.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan setiap perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar dapat menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi lebih terarah dan terukur serta peningkatan penilaian SAKIP tahun 2026. (*)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Isbat Nikah Massal di Tommo, KemenHAM Sulbar Soroti Hak Anak dan Kepastian Hukum Keluarga
- 0Komentar
Intuisi.id, Mateng – Sebanyak 100 pasangan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, mengikuti nikah dan isbat nikah massal terpadu, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membuka akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas status perkawinan dan keluarga. Pelaksanaan nikah dan isbat nikah massal tersebut melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta […]
-
Bukan Sekadar Ngopi, Pupuk Kaltim Dorong Pegiat Kopi Bontang Naik Kelas
- 0Komentar
INTUISI.ID – Bisnis kopi di Bontang tak lagi sebatas soal secangkir minuman. Tumbuhnya kedai kopi, komunitas, home brewer hingga barista membuka ruang ekonomi baru yang bisa dikembangkan menjadi usaha mandiri. Melihat potensi tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui Gerakan Mandiri Usaha Mikro Kecil (GEMA UMK) mendorong peningkatan kompetensi para pegiat kopi di Bontang. […]
-
Pergantian Kades Bukan Alasan Pecat Perangkat Desa, Muhammad Ramli Bawa Penjelasan Kemendagri
- 0Komentar
INTUISI.id – Kepala desa yang baru terpilih tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk merombak atau memberhentikan perangkat desa sesuka hati hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan. Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Pangkep dari Partai Demokrat, Muhammad Ramli, setelah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Senin (14/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas Rancangan […]
-
Wakili Kapolda Sulbar, Kapolresta Mamuju Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Al Ikhlas Oleh Menteri Agama RI
- 0Komentar
Mamuju – Mewakili Kapolda Sulawesi Barat, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ikhlas Cabang Mamuju, yang berlokasi di Dusun Pasada Desa Botteng Utara, Kabupaten Mamuju, Senin (21/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, […]
Rekomendasi
-
Biro Organisasi Sasar OPD Lakukan Evaluasi Pelayanan Publik
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Biro Organisasi Setda Provinsi Sulbar melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025. Evaluasi Mandiri yang dimulai Selasa, 16 September 2025 diawali di Dinas Perpustakaan dan kearsipan dan di hari ke dua, 17 September 2025 dilaksanakan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultira dan Peternakan (TPHP) Prov Sulbar. Koordinator Tim […]
-
Hari Kesadaran Nasional: Plh Sekda Sulbar Ajak ASN Bangun Suasana Kerja Positif dan Kolaboratif
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Pesan ini disampaikannya saat menjadi pembina upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 17 April 2025. Herdin menekankan semua aparatur lingkup Pemprov Sulawesi Barat untuk mendukung penuh visi misi pasangan Gubernur Suhardi […]
-
Pemprov Sulbar Fokus Salurkan Bansos 2025 untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Pemprov Sulawesi Barat gencar menyalurkan berbagai bantuan sosial (Bansos), baik berupa beras ataupun bantuan tunai. Penyaluran Bansos 2025 Difokuskan untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan rentan miskin. Selain itu, berbagai program bantuan pemberdayaan pun telah disalurkan, mulai dari bantuan pemberdayaan kelompok tani, pemberdayaan pelaku usaha UMKM hingga pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sebelumnya, diberbagai […]
-
Dorong Investasi, Wagub Sulbar Salim S Mengga Temui PT PPI di Jakarta
- 0Komentar
INTUISI.ID, Jakarta – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga, mengadakan pertemuan dengan Kepala Divisi Perdagangan Internasional dan Pemasaran PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Joyce Josephine, di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025. Pertemuan ini membahas strategi mendorong investasi di Sulbar guna mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salim S Mengga menegaskan […]
-
DPRD Kaltim Bidik PAD dari Sungai Mahakam, Regulasi Baru Disiapkan
- 0Komentar
Intuisi.id – DPRD Kalimantan Timur mulai bergerak menyiapkan aturan baru untuk pengelolaan Sungai Mahakam. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1989 yang dinilai sudah tak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Penyusunan naskah akademik pun mulai dimatangkan. Pasalnya, aktivitas di Sungai Mahakam kini jauh lebih kompleks dibanding saat perda […]
-
Pemkesra Sulbar Laksanakan Sosialisasi LPPD di Kabupaten Majene, Bangun Kolaborasi dengan Baik
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Majene, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Sosialisasi tersebut diikuti oleh jajaran perangkat daerah terkait, […]
Saat ini belum ada komentar