INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulbar menggelar Exit Meeting Audit Kinerja Pendahuluan atas Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Daerah di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 23 September 2025.
Kegiatan ini dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Sulbar, H. Herdin Ismail, Inspektur Provinsi, serta sejumlah OPD terkait. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menugaskan Sekretaris Badan, Darwis Damir, untuk mendampingi pelaksanaan agenda yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Darwis Damir menyampaikan bahwa audit pendahuluan BPK turut melibatkan Dinas Pertanian Hortikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas PUPR.
Audit difokuskan pada program ketahanan pangan yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, sekaligus mendukung Panca Daya Kedua Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga terkait percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Audit BPK mencakup program periode 2023–2024 hingga semester I tahun 2025, sekaligus memproyeksikan strategi pangan Sulbar untuk 2025–2029. Beberapa aspek yang menjadi perhatian yakni ketersediaan pangan strategis dan lokal, distribusi, pemanfaatan, keberlanjutan, hingga kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah catatan pendahuluan, antara lain belum optimalnya pengolahan lahan, validasi kelompok tani, dan penggunaan bibit bersertifikat. Selain itu, pemanfaatan alsintan dinilai belum maksimal, neraca pangan masih menggunakan data yang kurang valid, serta belum tersedianya regulasi pendukung yang lengkap. Stabilitas harga pangan juga menjadi sorotan, sebab meski Gerakan Pangan Murah sudah dilakukan, implementasinya dianggap belum optimal.
“Terima kasih kepada Ketua Tim dan anggota BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan selama sebulan terakhir. Rekomendasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti bersama OPD terkait agar menjadi bahan perbaikan tata kelola pangan daerah,” kata Plh. Sekda Sulbar, H. Herdin Ismail, menyampaikan apresiasi kepada Tim BPK.
Senada, Darwis Damir menekankan pentingnya menindaklanjuti catatan audit untuk memperkuat ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas pangan. “Pangan harus cukup, aman, bergizi, mudah diakses, serta terjangkau. Stabilitas harga dan keamanan pangan harus dijaga agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, perangkat daerah harus menyiapkan laporan secara maksimal agar hasil pemeriksaan ini menjadi pijakan nyata dalam implementasi visi-misi kepala daerah.
“Penggunaan anggaran berbasis e-Kinerja, apalagi di sektor pertanian, harus jelas target capaian, output, dan outcome-nya,” pungkas Darwis. (*)
