Pemprov dan DPRD Sulbar Gelar Monev APBD 2025, Perkuat Tata Kelola Anggaran Daerah
- BERITA Pemerintahan
- calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulbar, Rabu, 28 Januari 2026.
Rapat tersebut dihadiri unsur Komisi I DPRD Sulbar, perangkat daerah terkait, serta jajaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Pelaksanaan Monev APBD ini juga sejalan dengan implementasi Panca Daya ke-5 Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), khususnya dalam mendorong pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulbar, Suhendra, menyampaikan capaian realisasi kinerja dan anggaran Tahun Anggaran 2025, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program.
“Salah satu faktor utama yang memengaruhi optimalisasi serapan anggaran adalah kebijakan refocusing anggaran, sehingga beberapa program belum dapat dilaksanakan secara maksimal,” ujar Suhendra.
Ia juga menjelaskan bahwa dinamika pelaksanaan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, membutuhkan penyesuaian dari sisi anggaran serta penguatan sumber daya pendukung.
“Pelaksanaan bantuan hukum memerlukan penyesuaian kebijakan anggaran dan dukungan sumber daya agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, anggota Komisi I DPRD Sulbar turut memberikan sejumlah masukan konstruktif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Rapat juga menyoroti peran strategis Biro Hukum Setda Provinsi Sulbar dalam memfasilitasi produk hukum daerah, baik produk hukum kabupaten/kota maupun produk hukum tingkat provinsi yang masih dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian regulasi yang berkualitas dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan APBD dapat menjadi lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Sulawesi Barat. (ADV)
forum Komentar (0)
Terkait
-
4 Bulan Sembunyi di Hutan, DPO Pengeroyokan SPBU Tapalang Berhasil Dibekuk Resmob Polresta Mamuju
- 0Komentar
MAMUJU – Polresta Mamuju menggelar konferensi pers terkait keberhasilan penangkapan salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus pengeroyokan yang terjadi di area SPBU Tapalang, Kabupaten Mamuju. Konferensi pers dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Mamuju, Kompol Agustinus Pigay, didampingi Kasi Humas Polresta Mamuju serta Kanit Pidum Satreskrim Polresta Mamuju. Kasat Reskrim Kompol Agustinus Pigay menjelaskan bahwa […]
-
Kapolresta Mamuju Pimpin Sertijab Kabag SDM, Kasat Intelkam dan Pelantikan Kasat Lantas
- 0Komentar
MAMUJU – Kapolresta Mamuju Kombes Pol. Ferdyan Indra Fahmi memimpin langsung upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kabag SDM dan Kasat Intelkam serta pelantikan Kasat Lalu Lintas Polresta Mamuju yang digelar di Aula Wira Satya Polresta Mamuju, Senin (3/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek jajaran, perwira, personel Polresta Mamuju […]
-
Hadapi Dampak El Nino, Polresta Mamuju Terus Salurkan Air Bersih untuk Warga dengan Mobil AWC
- 0Komentar
MAMUJU – Menyikapi dampak musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino dan menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah, Polresta Mamuju terus menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran air bersih dilakukan menggunakan kendaraan taktis Armoured Water Cannon (AWC) milik Satuan Samapta Polresta Mamuju. Kendaraan tersebut dimanfaatkan untuk mendistribusikan […]
-
Gubernur Sulbar Tegaskan Tak Boleh Ada Penolakan Pasien Miskin di Fasilitas Kesehatan
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengingatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak menolak pasien, terutama warga kurang mampu yang membutuhkan pertolongan medis. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Apel Pagi Virtual Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin […]
Rekomendasi
-
Sayap Jembatan Roboh, PUPR Lakukan Penanganan Cepat di Ruas Mapilli–Piriang
- 0Komentar
Intuisi.id, Polman – Sayap jembatan pada Ruas Jalan Mapilli–Piriang yang berada di Desa Pollewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, mengalami kerusakan akibat derasnya arus sungai setelah hujan berintensitas tinggi melanda wilayah tersebut. Arus yang meningkat tajam menggerus struktur dan menyebabkan bagian sayap jembatan roboh sehingga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat di kawasan pegunungan Tutar. Menindaklanjuti kondisi tersebut, […]
-
DLH Sulbar Siap Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Limbah Program MBG
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat menyambut baik dukungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola limbah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi di daerah dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan […]
-
Komisi C DPRD Kutim Tegaskan Pemerataan Pembangunan untuk Kesejahteraan Bersama
- 0Komentar
Kutai Timur, Intuisi.id – Pemerataan pembangunan menjadi prioritas utama Komisi C DPRD Kutai Timur, yang bertugas membidangi sektor pembangunan. Pandi Widiarto, anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan bahwa komitmen untuk pemerataan pembangunan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten. “Kami di Komisi C memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa […]
-
Benahi Data Penerimaan, Bapenda Sulbar Rekonsiliasi Retribusi Daerah & PLL Triwulan IV 2025
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Menutup buku anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat bergerak cepat membenahi data penerimaan daerah. Rekonsiliasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (PLL) Triwulan IV digelar untuk memastikan seluruh pemasukan tercatat akurat dan siap diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi […]
-
Nadiem Makarim Umumkan Pembatalan Kenaikan UKT
- 0Komentar
INTUISI.ID – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengumumkan pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024. Keputusan ini diambil setelah mendapat protes dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang menilai kenaikan UKT tidak wajar dan memberatkan mahasiswa. Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Nugroho […]
-
Bentuk OPD Baru, Pemprov Sulbar Tetapkan Pejabat Sementara Jelang Job Fit
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) sejak awal 2026. Gubernur Sulbar Suhardi Duka melakukan penunjukan sejumlah pelaksana tugas (Plt) sebelum pelaksanaan Job Fit untuk menentukan pejabat definitif. Asisten I Muh Jaun sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas gabungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Asisten II Rahmat ditunjuk sebagai […]
Saat ini belum ada komentar