search

Ikuti Kami

facebook.com instagram.com Threads threads.com youtube.com x.com tiktok.com telegram.org id.pinterest.com
Beranda » BERITA » Mobil Dinas Tak Sesuai Peruntukan, Pemkot Bontang Siapkan Sanksi ASN

Mobil Dinas Tak Sesuai Peruntukan, Pemkot Bontang Siapkan Sanksi ASN

Mobil Dinas Tak Sesuai Peruntukan, Pemkot Bontang Siapkan Sanksi ASN

Intuisi.id – Penggunaan mobil dinas di luar kepentingan resmi yang viral mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bontang.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni membenarkan bahwa kendaraan dinas yang menjadi sorotan tidak digunakan untuk tugas resmi saat kejadian.

“Itu sudah dikonfirmasi. Katanya bukan dalam keadaan dinas,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Lebih jauh, Neni mengungkap bahwa praktik peminjaman kendaraan dinas bukan hal baru. Selama ini, mobil tersebut kerap digunakan di luar kepentingan dinas, baik oleh pegawai maupun masyarakat umum.

“Mobil itu memang sering dipinjam. Bisa dipakai masyarakat atau pegawai, tapi biasanya bukan untuk dinas dan bahan bakarnya ditanggung masing-masing,” jelasnya.

Pengakuan ini memunculkan sorotan terkait lemahnya pengawasan aset daerah. Pasalnya, kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang penggunaannya telah diatur secara ketat dan seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pemerintahan.

Meski demikian, Pemerintah Kota memastikan kasus ini akan tetap ditindaklanjuti. Pemeriksaan akan dilakukan oleh inspektorat untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Nanti akan ada pemeriksaan dari inspektorat. Dalam aturan ada disiplin ringan, sedang, dan berat. Itu yang akan ditentukan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kendaraan tersebut merupakan mobil dinas yang melekat pada jabatan sekretaris, sehingga masuk dalam kategori aset negara yang harus digunakan sesuai aturan.

“Yang jelas itu bukan untuk dinas. Karena itu, tetap akan ada proses penegakan disiplin sesuai aturan,” katanya.

Penanganan kasus ini akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai dasar pemberian sanksi.

“Sanksi akan diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti,” pungkasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tags
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Terkait

Rekomendasi

  • Sedekah Jumat Berkah, Polsek Tommo Salurkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran
    BERITA

    Sedekah Jumat Berkah, Polsek Tommo Salurkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran

    • 0Komentar

    Mamuju – Di bawah kepemimpinan Kapolsek Tommo, Ipda Iswandi Ahmad, menginisiasi personilnya gelar kegiatan sosial dengan memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah kebakaran di Tommo Mamuju. Jumat, 24 April 2026 Bantuan tersebut disalurkan kepada Bapak Petrus, warga Tommo, yang mengalami kebakaran rumahnya beberapa waktu lalu. Adapun bantuan diberikan berasal dari sumbangan keikhlasan setiap personel […]

  • Petugas Pos Pelayanan Ops Ketupat Polresta Mamuju Berikan Layanan Kesehatan Gratis bagi Sopir dan Pedagang
    BERITA

    Petugas Pos Pelayanan Ops Ketupat Polresta Mamuju Berikan Layanan Kesehatan Gratis bagi Sopir dan Pedagang

    • 0Komentar

    Mamuju — Petugas Pos Pelayanan Operasi Ketupat Polresta Mamuju terus menunjukkan komitmennya dengan memberikan layanan kesehatan gratis kepada para sopir angkutan umum serta pedagang di Pasar Baru Mamuju. Minggu, 22 Maret 2026 Kegiatan ini untuk memastikan kondisi kesehatan para sopir tetap prima saat mengemudi, serta membantu para pedagang yang tetap beraktivitas di tengah meningkatnya mobilitas […]

  • Upacara HUT RI ke-79 di Sulbar, Gubernur Suhardi Duka Kenakan Putih-Putih dan Dihadiri Perwakilan 14 Kerajaan
    BERITA Pemerintahan

    Upacara HUT RI ke-79 di Sulbar, Gubernur Suhardi Duka Kenakan Putih-Putih dan Dihadiri Perwakilan 14 Kerajaan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat digelar di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung khidmat. Gubernur Sulbar Suhardi Duka bertindak sebagai pembina upacara. Mengenakan setelan putih-putih, Suhardi Duka memimpin jalannya upacara yang diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulbar dan peserta lainnya. Dalam […]

  • Gubernur Sulbar Hadiri Natal dan Isra Mi’raj, Tekankan Persaudaraan dan Toleransi
    BERITA Pemerintahan SOSIAL

    Gubernur Sulbar Hadiri Natal dan Isra Mi’raj, Tekankan Persaudaraan dan Toleransi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju –Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadirannya dalam dua momentum keagamaan berbeda, yakni perayaan Natal Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Kabupaten Mamuju dan peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Kamis, 15 Januari 2026. Pada pukul 19.00 Wita, Gubernur Suhardi Duka […]

  • Kepala BKPSDM Sulbar Pimpin Rapat Kepegawaian di Badan Penghubung, Tekankan Disiplin dan Peningkatan Kinerja ASN
    BERITA BUDAYA Pemerintahan

    Kepala BKPSDM Sulbar Pimpin Rapat Kepegawaian di Badan Penghubung, Tekankan Disiplin dan Peningkatan Kinerja ASN

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, memimpin langsung rapat pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan pada Rabu, 4 Maret 2026, di Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN (PNS dan PPPK) lingkup Badan Penghubung sebagai bagian dari penguatan tata kelola […]

  • BPBD Sulbar Ikuti Penyusunan dan Asistensi LKjIP Tahun 2025 serta LPPD
    BERITA Pemerintahan

    BPBD Sulbar Ikuti Penyusunan dan Asistensi LKjIP Tahun 2025 serta LPPD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan Penyusunan dan Asistensi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 serta Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) melalui Zoom, Rabu 07 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), sebagai tindak lanjut penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja […]

expand_less