Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Memasuki Hari Ketiga Aksi Unras, Polresta Mamuju dan Satpol PP Lakukan Pengamanan Ketat di Kantor Bupati

Memasuki Hari Ketiga Aksi Unras, Polresta Mamuju dan Satpol PP Lakukan Pengamanan Ketat di Kantor Bupati

Mamuju — Memasuki hari ketiga pelaksanaan aksi unjuk rasa (unras) yang dilakukan oleh mahasiswa dan tenaga kontrak yang tidak masuk dalam daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Polresta Mamuju bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Mamuju tetap melakukan pengamanan ketat di Kantor Bupati Mamuju, Selasa, 5 Januari 2026

Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif serta aktivitas pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Sejumlah personel gabungan disiagakan di sekitar area kantor bupati, termasuk di pintu masuk dan titik-titik strategis lainnya.

Kapolresta Mamuju melalui Kasi Humas Polresta Mamuju Iptu Herman Basir menyampaikan bahwa aparat keamanan hadir untuk memberikan pengamanan dan pelayanan, sekaligus menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Personel di lapangan diinstruksikan untuk menjaga profesionalitas serta menghindari tindakan yang dapat memicu eskalasi,” ujarnya.

Sementara itu, Satpol PP Pemkab Mamuju turut berperan dalam pengamanan aset daerah dan pengaturan ketertiban di lingkungan kantor bupati. Koordinasi intensif antara Polresta Mamuju dan Satpol PP terus dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung.

Aksi unjuk rasa ini diketahui menyuarakan tuntutan mahasiswa dan tenaga kontrak terkait kejelasan status dan kebijakan pemerintah daerah terhadap tenaga kontrak yang tidak terakomodir dalam skema PPPK paruh waktu.

Hingga hari ketiga pelaksanaan aksi, situasi di sekitar Kantor Bupati Mamuju terpantau aman dan kondusif. Aparat keamanan mengimbau seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan, serta menghindari tindakan anarkis demi terciptanya suasana yang damai dan kondusif.

 

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Foto : Him)

    Deni Hakim Siap Membawa Amanah Komisi III DPRD Samarinda

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar, mengatakam kesiapannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di komisi yang baru dipimpinnya. Deni menekankan bahwa sebagai wakil rakyat, setiap anggota DPRD harus siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. “Kita sebagai kader harus siap ditempatkan di mana saja. Komisi apa pun, kita […]

  • Dukung Layanan Digital, Dispar Sulbar Dorong Optimalisasi Aplikasi Sisparnas

    Dukung Layanan Digital, Dispar Sulbar Dorong Optimalisasi Aplikasi Sisparnas

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Dispar Sulbar) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepariwisataan. Hal tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas). Sisparnas merupakan platform data komprehensif yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata untuk mengintegrasikan data kepariwisataan seluruh Indonesia. Sistem ini mengumpulkan data objek wisata, atraksi, dan ketersediaan infrastruktur pendukung […]

  • Gubernur Baru Sulbar, SDK Prioritaskan Peningkatan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

    Gubernur Baru Sulbar, SDK Prioritaskan Peningkatan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Jakarta – Dr. H. Suhardi Duka, M.M. bersama Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga (SDK-JSM) resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar periode 2025-2030. Mereka resmi menjabat usai dilantik  Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025 siang tadi. Usia dilantik, SDK sapaan akrabnya menuturkan bahwa menjadi Gubernur bukan hal yang […]

  • Bapperida Sulbar Tegaskan Peran Strategis dalam Penguatan Standar Pelayanan Kemendagri

    Bapperida Sulbar Tegaskan Peran Strategis dalam Penguatan Standar Pelayanan Kemendagri

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan posisinya sebagai institusi perencanaan yang aktif dan responsif dalam mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintahan, khususnya dalam aspek administrasi dan konsultasi kebijakan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bapperida Sulbar dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Fasilitasi Layanan Administrasi […]

  • Gubernur Sulbar Hadiri Musda IV Golkar, Tekankan Kolaborasi demi Pembangunan Daerah

    Gubernur Sulbar Hadiri Musda IV Golkar, Tekankan Kolaborasi demi Pembangunan Daerah

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Sulawesi Barat yang digelar di Ballroom Hotel Maleo, Mamuju, Minggu, 23 November 2025. Kehadiran Gubernur menjadi simbol kuat pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka secara terbuka […]

  • DPRD Bontang Dorong Penguatan Regulasi Kepemudaan dan Penanggulangan Bencana

    DPRD Bontang Dorong Penguatan Regulasi Kepemudaan dan Penanggulangan Bencana

    • 0Komentar

    INTUISI.id – DPRD Kota Bontang mendorong lahirnya regulasi yang lebih kuat terkait pembinaan kepemudaan dan penanggulangan bencana. Kedua isu tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia serta keselamatan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan industri di Kota Bontang. Melalui dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD, legislatif berharap pemerintah memiliki landasan hukum yang […]

expand_less