Jelang Ramadhan, Biro Pemkesra Sulbar Gelar Workshop Tematik & Temu Da’i, Perkuat Dakwah Progresif di Era Digital

Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menggelar Workshop Tematik & Temu Da’i/Muballigh di Mamuju. Kegiatan ini mengangkat tema “Transformasi Otoritas & Masa Depan Keagamaan” sebagai upaya strategis merespons perubahan lanskap dakwah di era digital, 14 Februari 2026.

Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.

Workshop ini dihadiri para da’i/muballigh, pengurus masjid, aktivis dakwah, serta narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kegiatan dirancang tidak hanya sebagai forum silaturahmi, tetapi sebagai ruang konsolidasi dan penguatan ekosistem dakwah di Sulawesi Barat.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulbar, Jaun, dalam sambutannya menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memahami agama. Menurutnya, generasi muda kini banyak belajar dari potongan video singkat, konten viral, hingga siaran langsung di media sosial yang tidak selalu menghadirkan rujukan utuh dan mendalam.

“Perubahan ini tidak bisa kita tolak, tetapi harus kita pahami dan respons secara bijaksana. Di sinilah posisi da’i menjadi sangat strategis sebagai penjaga harmoni sosial, perekat kebangsaan, dan peneduh di tengah polarisasi,” ujar Jaun.

Ia menekankan pentingnya dakwah progresif, yakni dakwah yang tidak hanya normatif dan tekstual, tetapi juga kontekstual serta tepat secara sosial. Dakwah, lanjutnya, harus mampu menghadirkan agama sebagai solusi, bukan sumber kegelisahan sosial.

Jaun juga menyampaikan bahwa workshop ini merupakan yang pertama digelar secara terstruktur dan tematik oleh Pemprov Sulbar. “Ini bukan sekadar upgrading teknis, tetapi ruang konsolidasi high level untuk merumuskan bagaimana otoritas keagamaan tetap kokoh di tengah arus digitalitas. Da’i harus mampu hadir di ruang front stage—di mimbar, televisi, dan media sosial—tanpa kehilangan integritas back stage, yaitu keteladanan pribadi dan kedalaman ilmu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang mendengar dan memetakan tantangan nyata yang dihadapi para da’i di lapangan.

“Melalui pre-test, diskusi interaktif, sharing pengalaman, hingga post-test, kami ingin memetakan potensi dan preferensi para da’i. Hasilnya akan menjadi basis data dan rekomendasi strategis untuk penguatan ekosistem dakwah di Sulawesi Barat secara berkelanjutan,” kata Murdanil.

Menurutnya, ruang digital bukan sekadar ruang ekspresi, melainkan ruang publik yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan kebangsaan. Karena itu, narasi keagamaan harus menjadi penyejuk dan perekat, bukan pemicu polarisasi.

Ditempat yang sama akademisi STAIN Majene yang didaulat menjadi salah satu narasumber, Prof. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa dakwah tidak boleh dipahami semata sebagai aktivitas ceramah, melainkan sebagai proses transformasi sosial.

“Dakwah adalah misi peradaban. Ia menjaga harmoni masyarakat, merawat persatuan di tengah polarisasi, dan menghadirkan nilai rahmah serta toleransi dalam ruang publik,” ujar Prof. Nasir.

Ia mengingatkan bahwa di era digital, siapa pun dapat berbicara atas nama agama, sementara popularitas kerap dianggap sebagai otoritas. “Inilah tantangan kita. Muncul ustaz viral tanpa kompetensi, informasi agama tidak terverifikasi, dan masyarakat sulit membedakan antara ahli dan influencer. Karena itu, diperlukan standar keilmuan, sanad yang jelas, serta literasi keagamaan digital,” tegasnya.

Prof. Nasir juga menekankan pentingnya konsistensi antara front stage dan back stage dalam diri seorang da’i. Menurutnya, kredibilitas da’i ditentukan oleh keselarasan antara ucapan dan tindakan, kejujuran ilmiah, serta akhlak sebagai dakwah utama.

“Konten viral belum tentu valid. Potongan ceramah tanpa konteks bisa memicu salah paham. Maka budaya tabayyun digital harus menjadi etika bersama dalam berdakwah,” tambahnya.

Pada workshop ini, selain unsur pemerintah provinsi dan akademisi, turut hadir dalam memberi penguatan materi dari TNI, Pakar Hukum Tata Negara dan Professional Broadcaster. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal gerakan bersama dalam membangun masa depan keagamaan yang lebih kokoh, harmonis, dan strategis di Mamuju dan seluruh wilayah Sulawesi Barat. (*)