Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Hari Terakhir Asistensi PK, 5 OPD Lingkup Setda Sulbar Tuntaskan Penyusunan Perjanjian Kinerja 2026

Hari Terakhir Asistensi PK, 5 OPD Lingkup Setda Sulbar Tuntaskan Penyusunan Perjanjian Kinerja 2026

Intuisi.id, Mamuju – Memasuki hari ke 8 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan Asistensi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dihadiri 5 perangkat daerah yakni, Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Jumat 13 Februari 2026.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan upaya Pemprov Sulbar dalam mewujudkan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Menurut Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Timothius, kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak berhenti dihari terakhir. Namun pihaknya tetap terbuka setiap saat untuk menerima koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Perjanjian Kinerja.

‘’Hari ini (13 Februari 2026) merupakan hari terakhir sesuai jadwal yang menghadirkan perangkat daerah lingkup Sekretariat Daerah. Kendati demikian, kami di Bagian Reformasi Birokrasi setiap saat menerima teman-teman dari perangkat daerah yang bermaksud melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai tupoksi di Bagian kami, seperi Reformasi Birokrasi, Budaya Kerja, maupun Akuntabilitas KInerja yang didalamnya termasuk perjanjian kinerja,’’ ujar Timothius.

Sementara, Ketua Panitia, Nuzululhiah Thamrin menambahkan bahwa asistensi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan rapat teknis yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2026 guna memastikan perjanjian kinerja (PK) disusun secara tepat, terukur, dan selaras (cascading). (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Kepala Perpusnas RI Janji 50 Lokus KKN Tematik di Sulawesi Barat

    Kepala Perpusnas RI Janji 50 Lokus KKN Tematik di Sulawesi Barat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam upaya memperkuat literasi dan pengembangan sumber daya manusia berbasis komunitas, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) menyampaikan komitmen menghadirkan 50 lokus KKN Tematik di Provinsi Sulawesi Barat. Program ini diharapkan menjadi wadah strategis bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan akademik secara langsung di masyarakat, sekaligus mendorong hadirnya budaya literasi yang inklusif […]

  • Konflik Pandangan Plato dan Socrates: Idealisme tanpa Batasan (Bagian 2)

    Konflik Pandangan Plato dan Socrates: Idealisme tanpa Batasan (Bagian 2)

    • 1Komentar

    INTUISI.ID – Plato dalam “Apology” tidak memberikan petunjuk bahwa ia memiliki keraguan tentang cara hidup atau doktrin yang dipraktikkan oleh Socrates. Format dari “Apology” mencegahnya untuk berpendapat seperti itu. Dia memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Socrates untuk berbicara sendiri dan menahan diri dari memberikan refleksi pribadinya tentang keadilan atau ketidakadilan tuduhan terhadap gurunya. Namun, dalam “Republic,” […]

  • 19 Tenaga Honorer Biro Organisasi Setda Sulbar Resmi Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Nur Rahmah Parampasi Harap Tingkatkan Kompetensi

    19 Tenaga Honorer Biro Organisasi Setda Sulbar Resmi Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Nur Rahmah Parampasi Harap Tingkatkan Kompetensi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Nur Rahmah Parampasi, menghadiri Apel Penyerahan Secara Simbolis Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulbar tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lingkup Pemprov Sulbar, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 22 Desember 2025. Acara Penyerahan SK tersebut menandakan bahwa sebanyak […]

  • Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Gerak Cepat Tangani KLB Dugaan Keracunan MBG di Majene

    Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Gerak Cepat Tangani KLB Dugaan Keracunan MBG di Majene

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sejalan dengan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Barat, bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Majene bergerak cepat menindaklanjuti kejadian luar biasa (KLB) […]

  • Setda Cup I 2026 Jadi Ajang Perkuat Sinergi dan Gaya Hidup Sehat

    Setda Cup I 2026 Jadi Ajang Perkuat Sinergi dan Gaya Hidup Sehat

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Turnamen Badminton Setda Cup I Tahun 2026 tak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di Kota Bontang. Kegiatan yang resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, pada Sabtu (18/04/2026) malam ini berlangsung meriah di The N’three Badminton. Dalam sambutannya, Agus Haris menegaskan […]

  • Sambangi Biro Organisasi Setda Sulbar, Pemkab Pasangkayu Optimis Segera Launching MPP

    Sambangi Biro Organisasi Setda Sulbar, Pemkab Pasangkayu Optimis Segera Launching MPP

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Mewakili Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki menerima kunjungan kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu Zain Machmoed, Kamis 21 Agustus 2025. Kunjungan Zain Machmoed yang didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda Pasangkayu Andi Tenri Waling, untuk melakukan koordinasi mengenai penataan perangkat daerah […]

expand_less