Gelar Musrenbang RKPD 2027, Pemkot Bontang Fokus Optimalkan Dukungan Pusat untuk RKPD 2027
- BERITA PARIWARA Pemerintahan Pemkot Bontang
- calendar_month Selasa, 7 Apr 2026

Intuisi.id- Pemerintah Kota Bontang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD 2027, Selasa (7/4/2026), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjaga kinerja pembangunan di tengah tekanan fiskal yang semakin berat.
“Sejak akhir 2025, kita menghadapi tekanan fiskal yang cukup menantang. Namun demikian, kinerja pembangunan daerah masih menunjukkan capaian yang positif,” ujarnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemkot Bontang tetap mencatat perbaikan indikator ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi pada 2024 berhasil pulih menjadi 3,21 persen pada 2025.
“Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2025 mencapai 3,21 persen, setelah sebelumnya pada 2024 mengalami kontraksi di angka minus 2,51 persen,” jelasnya.
Selain itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 3,21 persen pada 2025, dari 3,74 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan angka tersebut kembali ditekan pada 2027.
“Kami menargetkan tingkat kemiskinan dapat turun hingga kisaran 3,15 sampai 2,88 persen pada 2027,” katanya.
Penurunan juga terjadi pada tingkat pengangguran terbuka yang kini berada di angka 6,36 persen, dari sebelumnya 7,06 persen pada 2024.
“Untuk pengangguran, kami targetkan turun menjadi 6,05 hingga 5,25 persen pada 2027,” tambahnya.
Namun, tekanan fiskal saat ini menuntut adanya penyesuaian terhadap program-program dalam APBD 2026 hingga 2027. Pemerintah pun akan lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Menyikapi kondisi fiskal tersebut, saya selaku Wali Kota Bontang akan terus berupaya semaksimal mungkin mengakses program-program pembangunan yang pendanaannya bersumber dari kementerian terkait,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa usulan masyarakat melalui Musrenbang tetap menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Usulan dari masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, akan kami jadikan prioritas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tutupnya. (*)
- person

Saat ini belum ada komentar