Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 Dorong Pembangunan Energi dan Kesejahteraan Masyarakat

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 Dorong Pembangunan Energi dan Kesejahteraan Masyarakat

Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menghadiri Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (9/2/2026).

Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjaring masukan, saran, dan aspirasi dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Bujaeramy Hassan menegaskan komitmen Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung Program Panca Daya untuk mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Dukungan tersebut difokuskan pada upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan program sosial dan pemberdayaan masyarakat di sektor energi dan sumber daya mineral.

Selain itu, Dinas ESDM Sulbar juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan program prioritas nasional, khususnya kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penguatan infrastruktur energi, pengembangan energi terbarukan, serta peningkatan akses listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan belum terjangkau layanan kelistrikan.

Bujaeramy Hassan menambahkan, Dinas ESDM Sulbar memiliki empat bidang utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Energi, Bidang Mineral dan Batubara, serta Bidang Geologi dan Air Tanah. Seluruh program dan kegiatan perencanaan pembangunan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, yang meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Sulawesi Barat dapat semakin terarah, partisipatif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Sulbar Siap Sambut Investor, Pj Gubernur Bahtiar Luncurkan Portal Investasi

    Sulbar Siap Sambut Investor, Pj Gubernur Bahtiar Luncurkan Portal Investasi

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar meluncurkan portal investasi baru yang dirancang untuk memudahkan investor yang ingin berinvestasi di provinsi tersebut. Portal ini diresmikan oleh Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, di Hotel D’Maleo Mamuju pada Kamis, 12 September 2024. Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin […]

  • Kolaborasi Pemprov-Komdigi, Siap Laksanakan Pelatihan DLA untuk Pejabat Pemda se Sulbar

    Kolaborasi Pemprov-Komdigi, Siap Laksanakan Pelatihan DLA untuk Pejabat Pemda se Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju  – Pemerintah provinsi dan kabupaten merespon program Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang diagendakan oleh Pusat Pengembangan Aparatur Kementerian komdigi RI. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menuturkan program ini sebagai tindaklanjut atas kerjasama yang terbangun antara Pemprov Sulbar dengan Kementerian Komdigi RI. Program ini sebagai […]

  • FKPM Rutin Patroli Malam, Kelurahan Api-Api Fokus Cegah Pencurian dan Narkoba

    FKPM Rutin Patroli Malam, Kelurahan Api-Api Fokus Cegah Pencurian dan Narkoba

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Saat sebagian warga terlelap, anggota Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) bersama aparat dan ketua RT masih berkeliling menyusuri wilayah Kelurahan Api-Api. Patroli malam yang digelar rutin setiap akhir pekan itu menjadi salah satu upaya menjaga keamanan lingkungan sekaligus merespons sejumlah gangguan ketertiban yang belakangan muncul di tengah masyarakat. Lurah Api-Api, Fachrizal, mengatakan […]

  • PT Intan Pariwara Dukung Sulbar Cerdas dengan Donasi 670 Buku untuk Perpusip Sulbar

    PT Intan Pariwara Dukung Sulbar Cerdas dengan Donasi 670 Buku untuk Perpusip Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemprov Sulbar menerima bantuan buku dari Penerbit PT Intan Pariwara, Klaten, Jawa Tengah. Bantuan sebanyak 670 eksemplar dengan 76 judul buku tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan PT Intan Pariwara kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka di ruang kerjanya, Rabu, 27 Agustus 2025. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Provinsi Sulbar, Mustari Mula, menyampaikan […]

  • Matangkan Agenda Safari Ramadhan 2026, Pemprov Sulbar Siapkan Ribuan Sembako Untuk Warga di Enam Kabupaten

    Matangkan Agenda Safari Ramadhan 2026, Pemprov Sulbar Siapkan Ribuan Sembako Untuk Warga di Enam Kabupaten

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan agenda Safari Ramadhan 2026 yang akan dirangkaikan dengan kunjungan kerja Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga ke sejumlah daerah. Kegiatan ini tak hanya menjadi ruang silaturahmi dan penguatan nilai keagamaan, tetapi juga momentum menghadirkan langsung kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, lengkap dengan penyaluran […]

  • TPP ASN Bontang Terancam Dipotong 2027, Wali Kota Soroti Ancaman “Tsunami Anggaran”

    TPP ASN Bontang Terancam Dipotong 2027, Wali Kota Soroti Ancaman “Tsunami Anggaran”

    • 0Komentar

    NIUS.id – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bontang terancam mengalami pemotongan pada tahun 2027. Kebijakan ini merupakan imbas dari aturan pembatasan belanja pegawai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menekan porsi belanja pegawai […]

expand_less