Ikuti Kami

Beranda » BERITA » FGD DOB Kota Mamuju Digelar, Gubernur SDK Siap Koordinasi dengan Kemendagri

FGD DOB Kota Mamuju Digelar, Gubernur SDK Siap Koordinasi dengan Kemendagri

Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulbar (Sulbar), Suhardi Duka, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju di Hotel Maleo Town Square (MATOS), Kamis, 4 Desember 2025.

Acara yang digelar oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, ini bertujuan memperbarui kajian akademik pembentukan Kota Mamuju, menggantikan kajian lama tahun 2014 yang sudah kedaluwarsa. Kajian baru ini disusun bersama Universitas Brawijaya Malang.

FGD turut dihadiri Anggota DPR RI Zulfikar Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, Raja Mamuju Bau Akram Dai, perwakilan Universitas Brawijaya, Plt. Kepala Bapperida, Plt. Karo Pemkesra, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyatakan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap pembentukan Kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi. Menurutnya, kesepakatan telah ada di tingkat masyarakat, kabupaten, dan provinsi.

“Tinggal bagaimana kita meyakinkan pemerintah pusat. Apabila terbentuk, daerah otonomi baru ini akan mempercepat kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Mamuju. Itulah esensinya,” ungkap Suhardi Duka.

Gubernur Suhardi Duka juga menyinggung soal moratorium pembentukan daerah otonom baru yang diterapkan sejak era Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, ia menekankan bahwa moratorium tersebut tidak sepenuhnya menutup kemungkinan pembentukan daerah baru.

“Dalam perjalanan moratorium, beberapa pembukaan tetap dilakukan, termasuk lima provinsi baru di Papua. Pertanyaannya, apakah Kota Mamuju akan masuk dalam skala prioritas yang dianggap penting oleh pemerintah pusat? Jika iya, maka DOB Kota Mamuju bisa segera dibentuk,” jelasnya.

Olehnya itu, Gubernur menekankan pentingnya kajian yang meyakinkan bahwa DOB akan mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, serta tidak justru menambah ketergantungan pada dana pusat.

Dalam hal pemekaran DOB, mulai dari Pembentukan Provinsi Sulbar, DOB Kabupaten Pasangakayu dan Mamuju Tengah tentu sudah menjadi pengalaman. Gubernur, berjanji akan mengoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong proses ini.

“Saya akan menggunakan kewenangan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri kemudian Dirjen Idwil, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen yang terkait untuk bisa mendorong dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa ini kita butuh satu kota di Provinsi Sulawesi Barat,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menegaskan FGD ini adalah langkah sejarah bagi pembangunan daerah.

Ia menyebut kajian akademik dari Universitas Brawijaya sebagai fondasi ilmiah untuk menilai kesiapan dan urgensi DOB Kota Mamuju.

“Pembentukan DOB bukan sekadar pemekaran wilayah, tetapi ikhtiar menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan efektif,” kata Sutinah.

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, status kota dinilai akan memfokuskan pengelolaan potensi ekonomi, sosial, dan budaya, membagi beban pelayanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Bupati berharap kajian akademik dapat diselesaikan tepat waktu dan proses selanjutnya dapat dijawalkan bersama di tingkat pusat.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung proses ini untuk mewujudkan kesejahteraan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Dinsos Sulbar Hadiri Rapat Pengendalian dan Penggunaan BMD Pasca Penataan Organisasi

    Dinsos Sulbar Hadiri Rapat Pengendalian dan Penggunaan BMD Pasca Penataan Organisasi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat pengendalian dan penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada perangkat daerah pasca penataan organisasi, sekaligus penyampaian data inventarisasi BMD pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami penggabungan (merger). Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Bagian Aset BPKPD Sulbar, pada Senin, 22 Desember 2025. Kegiatan […]

  • DPMPTSP Bontang Sosialisasikan Aturan Baru Penerbitan SIP bagi Tenaga Medis

    DPMPTSP Bontang Sosialisasikan Aturan Baru Penerbitan SIP bagi Tenaga Medis

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang gencar memberikan sosialisasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan mengenai aturan terbaru penerbitan Surat Izin Praktik (SIP). Langkah ini dilakukan menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, sebagai turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP […]

  • Sekprov Sulbar Minta Setiap Instansi Koordinasi Pembayaran Zakat ASN

    Sekprov Sulbar Minta Setiap Instansi Koordinasi Pembayaran Zakat ASN

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyoroti kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya para pejabat eselon, dalam menunaikan zakat profesi. Padahal, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 55 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat 2,5 Persen bagi ASN. Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa Pemprov sudah […]

  • Gubernur Suhardi Duka Serahkan LKPD Unaudited TA 2025 Tepat Waktu, BPK RI Beri Apresiasi

    Gubernur Suhardi Duka Serahkan LKPD Unaudited TA 2025 Tepat Waktu, BPK RI Beri Apresiasi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulbar. Penyerahan dilakukan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulbar, Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar pada, Selasa 31 Maret 2026. Laporan diserahkan langsung oleh Gubernur […]

  • DPMPTSP Bontang Perketat Pengawasan Keamanan Pangan Dapur Program MBG

    DPMPTSP Bontang Perketat Pengawasan Keamanan Pangan Dapur Program MBG

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Kalimantan Timur, semakin memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan, khususnya di dapur penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi keracunan makanan yang masih kerap terjadi di sejumlah daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, menjelaskan […]

  • Minggu Dini Hari, Polresta Mamuju Sikat Pelaku Balap di Pantai Arteri, 4 Motor Balap di Amankan

    Minggu Dini Hari, Polresta Mamuju Sikat Pelaku Balap di Pantai Arteri, 4 Motor Balap di Amankan

    • 0Komentar

    MAMUJU – Piket Pamapta 2 Polresta Mamuju Polda Sulawesi Barat Ipda Asep Satria Putra pimpin langsung Tim Unit Reaksi Cepat (URC) dan Patroli Bermotor (Patmor) Polresta Mamuju menindak tegas para pelaku aksi balap liar di depan Pasar Baru, Kota Mamuju. Minggu dini hari, 30 Agustus 2026   Dikonfirmasi piket Pamapta 2 Ipda Asep Satria Putra […]

expand_less