Kutai Timur, intuisi.id – Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur menjadi perhatian serius Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini. Leny menegaskan bahwa tanpa adanya pendampingan yang berkelanjutan, pelatihan UMKM yang diadakan bisa saja tidak membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan usaha mereka.
Dalam pernyataannya, Leny mengungkapkan bahwa pelatihan yang dilakukan pemerintah untuk UMKM di Kutai Timur sering kali tidak diikuti dengan pendampingan intensif. “Kita lihat banyak pelaku UMKM di Kutim yang sudah ikut pelatihan, tapi hasilnya belum optimal. Kalau tidak ada pendampingan, pelatihan yang diberikan akan terkesan percuma. Karena itu, kami di DPRD berharap ada pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah,” kata Leny saat berbicara di Kantor DPRD Kutai Timur.
Leny menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan dengan baik akan membantu UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah manajemen, keuangan, hingga strategi pemasaran. Pendampingan ini juga memungkinkan pemerintah untuk memahami kendala spesifik yang dihadapi oleh pelaku usaha dan memberikan solusi yang tepat guna.
“Kontroling dan evaluasi itu penting agar kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi hambatan bagi UMKM di Kutim. Kalau mereka kesulitan dalam pemasaran atau manajemen keuangan, kita bisa memberikan bimbingan lebih lanjut. Jadi, perkembangan mereka benar-benar dipantau,” tambah Leny.
Ia menekankan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap UMKM sangat krusial. Dengan adanya kontrol yang baik, diharapkan hasil pelatihan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, dan para pelaku usaha bisa lebih siap menghadapi persaingan pasar.
Dalam penutupnya, Leny menyatakan harapannya agar pemerintah daerah dapat memperkuat program-program pendampingan dan pengawasan. Hal ini penting untuk memastikan UMKM di Kutai Timur berkembang secara optimal dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. (adv)
