KUTAI TIMUR, intuisi.id – Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, luasan panen padi pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada 2023, luasan panen tercatat hanya 57,08 ribu hektare, turun dari 64,97 ribu hektare pada 2022. Penurunan ini mencapai 7,8 ribu hektare atau sekitar 12 persen.
Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, menyoroti penurunan ini dan menyebutkan bahwa situasi ini membutuhkan penanganan yang sistematis. “Kita butuh waktu (untuk melaksanakan program ketahanan pangan),” ujar David di Kantor DPRD Kutim. Ia menjelaskan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan ini.
David menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional (BPN) bersama Polri telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah. Langkah ini menjadi sinyal positif untuk upaya jangka panjang yang dibutuhkan dalam menangani penurunan luasan panen.
“Tunggu langkah-langkahnya (Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto),” kata David, mengisyaratkan peran penting pemerintah pusat dalam implementasi program ini.
Sarwo Edhy, Plt Sestama BPN, seperti yang diungkapkan dalam laman resmi badanpangan.go.id, menegaskan bahwa MoU tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan pelaksanaan program-program Badan Pangan Nasional. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan sistem pangan nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurut Sarwo, langkah-langkah strategis ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara merata dan berkelanjutan. Implementasi dari MoU ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah-daerah yang mengalami penurunan produksi padi, termasuk di Kutai Timur. (adv)
