Ikuti Kami

Beranda » BERITA » DPRD Bontang Tekankan Pentingnya Laporan PHK, Perusahaan Diminta Transparan

DPRD Bontang Tekankan Pentingnya Laporan PHK, Perusahaan Diminta Transparan

INTUISI.id – Komisi A DPRD Kota Bontang menekankan pentingnya ketertiban pelaporan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam kunjungan lapangan ke Badak LNG. DPRD menilai keterbukaan data ketenagakerjaan menjadi kunci dalam menjaga akurasi kebijakan tenaga kerja di daerah.

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menyebut pelaporan PHK masih menjadi catatan di lapangan. Menurutnya, masih terdapat kondisi di mana data penghentian hubungan kerja tidak tersampaikan secara optimal ke instansi terkait.

“Pemutusan hubungan kerja tidak ada pelaporan. Bahkan ketika kontrak kerja berakhir, itu juga tidak disampaikan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ia menegaskan, tanpa data yang lengkap, pemerintah daerah akan kesulitan melakukan pemetaan kondisi ketenagakerjaan secara akurat, termasuk dalam menyusun langkah antisipasi terhadap potensi pengangguran.

“Kalau tidak dilaporkan, bagaimana pemerintah bisa melakukan pengawasan dan intervensi kebijakan?” tegasnya.

DPRD menilai, keterbukaan informasi ketenagakerjaan bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi juga bagian dari perlindungan terhadap tenaga kerja agar hak-hak pekerja tetap terpantau dengan baik.

“Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal perlindungan tenaga kerja agar tidak dirugikan,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Senior Manager Human Capital Badak LNG, Ravito Karismael, menegaskan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban pelaporan secara rutin kepada Dinas Tenaga Kerja.

“Secara kewajiban, data laporan selalu disampaikan ke Disnaker mulai dari rencana perekrutan sampai setiap tahapan, kemudian sampai saat berkontrak sampai dengan PHK,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa mayoritas PHK di perusahaan terjadi karena faktor alamiah, seperti pekerja yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP), sementara sebagian kecil lainnya merupakan pengunduran diri.

“Terkait PHK umumnya karena memasuki usia MPP di PT Badak. Ada juga yang mengundurkan diri, tapi sangat kecil, di bawah 1 persen di luar usia purna karya, selain itu kontraknya berakhir,” ungkapnya.

Perusahaan memastikan seluruh proses ketenagakerjaan tetap tercatat dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semua tetap kami laporkan,” tutupnya. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Dinas ESDM Sulbar Dorong Pemkab dan Desa Proaktif Usulkan Penerima Program Listrik Grati

    Dinas ESDM Sulbar Dorong Pemkab dan Desa Proaktif Usulkan Penerima Program Listrik Grati

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat mengajak pemerintah kabupaten hingga desa untuk lebih proaktif mendukung Program Listrik Gratis bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, saat menerima kunjungan Sekretaris Desa Binanga, Kabupaten Majene, Sufriedi, di ruang kerjanya, Kamis, 29 Januari 2026. […]

  • Trending Twitter Sore Ini, Tagar Sekali Lagi

    Trending Twitter Sore Ini, Tagar Sekali Lagi

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Sore ini, tagar #SekaliLagi sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di platform X (Twitter), dengan lebih dari 11 ribu cuitan. Tagar ini digunakan oleh berbagai kalangan untuk mengekspresikan harapan, semangat, atau mengingatkan audiens akan momen spesial yang patut diulang atau dikenang. Beberapa pengguna memanfaatkannya untuk mengenang kejadian masa lalu atau untuk […]

  • Pengurangan Alokasi TKD 2026, Sekretaris DPRD Sulbar Tegaskan Siap Maksimalkan Program dengan Dana yang Ada

    Pengurangan Alokasi TKD 2026, Sekretaris DPRD Sulbar Tegaskan Siap Maksimalkan Program dengan Dana yang Ada

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Arianto, Kabag Umum dan Keuangan, Stephanus BM, dan Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Sulbar, Muhammad Ghadafi menghadiri rapat kerja Pemprov Sulbar, Selasa, 30 September 2025, bertempat di Ballroom Andi Depu, Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. […]

  • Bau Akram Dai Ditunjuk Sebagai Plh. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulbar

    Bau Akram Dai Ditunjuk Sebagai Plh. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Kadispar Sulbar), Bau Akram Dai resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulbar. Penunjukan tersebut melalui penyerahan secara resmi Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulbar pada Senin 5 Januari 2026. SK diserahkan langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) kepada […]

  • Pj Gubernur Bersama Forkopimda Pantau Pasar, Kendalikan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru

    Pj Gubernur Bersama Forkopimda Pantau Pasar, Kendalikan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Lama Mamuju, Senin (16/12/2024). Kegiatan ini bertujuan mengawasi perkembangan harga dan pasokan komoditas utama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, Tina Wahyufitri, turut hadir dalam […]

  • Wujudkan Sistem Merit, BKPSDM Sulbar Uji Kompetensi ASN Biro Hukum

    Wujudkan Sistem Merit, BKPSDM Sulbar Uji Kompetensi ASN Biro Hukum

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam upaya memperkuat sistem tata kelola kepegawaian berbasis merit, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Penilaian Kompetensi menggelar kegiatan penilaian kompetensi (assessment) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (08/04/2026). Kegiatan ini merupakan langkah strategis tahunan BKPSDM […]