Ikuti Kami

Beranda » PARIWARA » DPM-PTSP Bontang Imbau Pelaku Usaha Konsultasi Sebelum Menetapkan KBLI

DPM-PTSP Bontang Imbau Pelaku Usaha Konsultasi Sebelum Menetapkan KBLI

INTUISI.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang mengingatkan para pelaku usaha untuk tidak tergesa-gesa menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebelum melakukan konsultasi. Langkah ini penting agar proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berjalan lancar tanpa kesalahan data.

Koordinator Perizinan DPM-PTSP Bontang, Febtri Manik, menuturkan bahwa sejumlah pelaku usaha—khususnya yang berskala kecil dan menengah—masih sering melakukan kekeliruan dalam mencantumkan kode KBLI pada akta pendirian perusahaan maupun Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Banyak yang langsung menulis kode KBLI di akta atau SK Kemenkumham tanpa dicek dulu. Padahal ketika nanti masuk ke OSS, sering kali tidak cocok atau tidak sinkron,” jelas Febtri saat ditemui di Kantor DPM-PTSP, Jalan Awang Long, belum lama ini.

Ia menjelaskan, ketidaksesuaian antara dokumen legal dan sistem OSS dapat berimbas pada proses perizinan yang lebih panjang. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku usaha harus melakukan revisi dokumen legalitas yang sudah disahkan.

“Kalau sudah salah dari awal, biasanya harus revisi. Itu butuh waktu dan biaya tambahan. Jadi sebaiknya konsultasi dulu,” tambahnya.

Untuk mencegah hal tersebut, DPM-PTSP membuka layanan konsultasi bagi masyarakat atau pelaku usaha yang ingin memastikan kesesuaian kode KBLI dengan jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan.

“Kami siap membantu. Cukup datang ke kantor, nanti kami bantu mencarikan KBLI yang paling tepat sesuai bidang usahanya,” ujar Febtri.

Sebagai informasi, KBLI merupakan sistem klasifikasi kegiatan ekonomi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020, terdapat 1.790 kode KBLI 5 digit yang digunakan sebagai acuan dalam pengelompokan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Penerapan KBLI bertujuan untuk menciptakan keseragaman definisi dan klasifikasi usaha secara nasional, sekaligus memudahkan proses administrasi dan perizinan usaha di berbagai sektor. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Sejumlah masyarakat antusias mengikuti Jalan Santai, Deklarasi Basri-Dihin, Minggu (11/8/2024).

    Masyarakat Antusias Ikut Jalan Santai Basri-Dihin

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Antusias masyarakat Bontang untuk mengikuti kegiatan jalan santai sekaligus deklarasi pasangan calon Basri Rase – Chusnul Dihin terus meningkat. Hingga saat ini, lebih dari 6.000 orang telah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam acara yang dirangkai dengan jalan santai tersebut. Pantauan langsung di lokasi pendaftaran menunjukkan beragam kelompok masyarakat, termasuk anggota berbagai organisasi masyarakat […]

  • Dukung Program Asta Cita Prabowo, Sulbar Fokus Kembangkan SDM bersama Unhas

    Dukung Program Asta Cita Prabowo, Sulbar Fokus Kembangkan SDM bersama Unhas

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari percepatan swasembada pangan. Hal ini sejalan dengan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya ketersediaan SDM unggul dalam mendukung ketahanan pangan. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian […]

  • Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes

    Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan melalui partisipasi dalam kegiatan Penjajakan dan Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Kesehatan RI di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera, Tangerang, pada 3–7 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat perencanaan, penganggaran, pengelolaan data, dan kinerja […]

  • PPN Naik untuk Barang Mewah, SDK: Langkah Hebat Presiden Prabowo

    PPN Naik untuk Barang Mewah, SDK: Langkah Hebat Presiden Prabowo

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang mulai diberlakukan pada 2025 mendapat dukungan penuh dari Partai Demokrat Sulawesi Barat. Gubernur Sulbar terpilih, Suhardi Duka (SDK), menyebut langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Dalam keterangannya melalui WhatsApp, SDK menyampaikan bahwa kebijakan PPN ini sudah diatur dalam Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan […]

  • Komisi II DPRD Sulbar Kunker ke BPS Polman

    Komisi II DPRD Sulbar Kunker ke BPS Polman

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Polewali Mandar — Dalam upaya mengumpulkan data akurat mengenai kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Polewali Mandar pada Jumat 6 September 2024. Kunjungan ini dipimpin oleh Mulyadi Bintaha dan disambut oleh Kepala BPS Polewali Mandar, Sarifuddin, serta beberapa staf BPS. Turut […]

  • Sinergi Kominfo Sulbar dan BAKTI Komdigi Mantapkan Program Penanganan Blankspot

    Sinergi Kominfo Sulbar dan BAKTI Komdigi Mantapkan Program Penanganan Blankspot

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) terus memantapkan langkah menuju Sulbar Zero Blankspot. Salah satunya dengan menjalin sinergi bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komidigi dalam program penanganan daerah blankspot dan lemah sinyal di daerah. Hal ini menjadi topik pembahasan dalam rapat terbatas oleh Diskominfo […]

expand_less