DPRD Bontang Ingatkan Pemkot Soal Fasilitas Paskibraka, Jangan Abaikan Peserta

INTUISI.id – Keterbatasan anggaran kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bontang tahun 2026 menjadi perhatian DPRD Kota Bontang. Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan kebutuhan dasar para peserta selama menjalani masa pelatihan.

Sorotan tersebut disampaikan Alfin dalam rapat kerja Pansus LKPJ bersama sejumlah organisasi perangkat daerah di Ruang Rapat BPKAD Kota Bontang.

Sebagai purna paskibraka, Alfin mengaku memahami pentingnya dukungan fasilitas yang memadai bagi peserta. Menurutnya, kebutuhan anggota Paskibraka tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan upacara pengibaran bendera, tetapi juga mencakup perlengkapan, konsumsi, hingga fasilitas pendukung selama proses pelatihan berlangsung.

Ia menjelaskan, anggaran awal kegiatan Paskibraka Bontang tahun 2026 sempat diusulkan sebesar Rp2,5 miliar. Namun, saat proses rasionalisasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jumlah tersebut dipangkas menjadi Rp750 juta.

“Setelah dipangkas, Kesbangpol kembali melakukan pergeseran anggaran hingga menjadi Rp1,2 miliar. Tapi kondisi itu masih sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan kegiatan,” ujar Alfin.

Menurutnya, keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi kualitas fasilitas yang diterima peserta. Ia pun membandingkan kondisi saat dirinya mengikuti Paskibraka beberapa tahun lalu dengan situasi saat ini.

“Dulu fasilitas cukup lengkap, mulai dari pakaian hingga sepatu. Jangan sampai sekarang kebutuhan adik-adik paskibraka justru tidak terpenuhi,” katanya.

Alfin juga menegaskan bahwa pelaksanaan Paskibraka kini memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2022. Karena itu, pemerintah daerah dinilai memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan maksimal terhadap kegiatan tersebut melalui APBD.

Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak berdampak pada kebutuhan dasar peserta selama menjalani latihan yang cukup berat.

“Jangan sampai mereka menjalani latihan berat tapi kebutuhan dasarnya tidak diperhatikan. Ini bisa menjadi sorotan masyarakat,” tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu turut menyinggung persoalan perlengkapan Paskibraka yang sempat menjadi perhatian publik tahun lalu, termasuk keluhan mengenai kualitas sepatu peserta.

“Kalau bisa diusulkan lagi tambahan anggarannya. Tahun lalu saja sempat ramai soal sepatu, jangan sampai nanti muncul persoalan lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bontang, Deddy Haryanto, mengungkapkan pihaknya telah melakukan perbandingan anggaran kegiatan Paskibraka di sejumlah daerah di Kalimantan Timur.

Menurutnya, rata-rata anggaran Paskibraka di daerah lain berada di kisaran Rp2,5 miliar hingga Rp3,7 miliar. Sedangkan Bontang sebelumnya hanya mengalokasikan Rp750 juta sebelum dilakukan pergeseran anggaran menjadi Rp1,2 miliar.

“Karena itu kami melakukan pergeseran anggaran hingga mencapai Rp1,2 miliar agar pelaksanaan kegiatan tetap bisa berjalan,” ujarnya. (AJ)