Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tepat dan akuntabel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan pendampingan pra-reviu perencanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah serta mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif.
Pendampingan pra-reviu tersebut bertujuan memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pengadaan secara matang dan sesuai regulasi.
Kegiatan ini sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, dan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan melalui kelengkapan dokumen, mulai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Umum Pengadaan (RUP), hingga draft Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Barang/Jasa dan dokumen pendukung lainnya.
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat, Amir, S.Sos., MM, didampingi Helviyanti Pakiding, Perencana Ahli Muda bersama Tim DPMPTSP Sulbar. Partisipasi aktif ini merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi Gubernur Sulbar dan Wakil Gubernur Sulbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Plt. Kepala DPMPTSP Sulbar, Amir, S.Sos., MM, menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini sangat penting dalam memastikan proses pengadaan berjalan efektif sejak tahap perencanaan.
“Melalui pendampingan pra-reviu ini, kami berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan agar lebih tertib administrasi, sesuai regulasi, dan mampu mendukung kinerja organisasi secara optimal,” ujarnya.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk DPMPTSP Sulbar, semakin siap melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang profesional, transparan, dan berintegritas, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkelanjutan. (*)
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) dibawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) menggelar Rapat Koordinasi dan Pemantapan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XI Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Selasa, 2 Juni 2026. Rapat dipimpin Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi […]
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan melalui Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu). Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu yang digelar di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (2/6/2026). Rapat tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah […]
Intuisi.id, Mamuju – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulawesi Barat melaporkan hasil dukungan terhadap Program Pastipadu Tahun Anggaran 2026. Memasuki pertengahan tahun ini, Kominfo Sulbar bersiap melakukan lompatan besar dengan mengintegrasikan data stunting lintas sektoral guna menyusun konten edukasi yang lebih akurat, sekaligus menyiapkan fasilitasi dashboard serta penyediaan aplikasi khusus sebagai program intervensi. […]
Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Suhardi Duka menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Polda Sulawesi Barat (Sulbar), sekaligus menyampaikan apresiasi atas kontribusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Suhardi Duka mengatakan, kehadiran kepolisian di daerah memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta penegakan hukum, tetapi juga […]
Intuisi.id, Mamuju – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin Rapat Exit Meeting Bersama BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lt. 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (5/12/2025). Exit meeting ini membahas pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2025 hingga November 2025. Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat utama […]
Intuisi.id, Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Perumda Sebuku Energi Malaqbi, Kamis (8/1/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulbar, Habsi Wahid dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, di antaranya Haluddin, serta […]
INTUISI.ID, SAMARINDA – Meski berstatus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda dinilai tertinggal dalam penanganan limbah domestik. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menekankan pentingnya percepatan penyusunan regulasi khusus agar persoalan ini dapat segera diatasi. Dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Limbah Domestik beberapa waktu lalu, […]
Intuisi.id, Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti secara virtual kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 18 Desember 2025 ini diikuti oleh Kabag […]
INTUISI.ID, Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik bersama Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menggelar rapat koordinasi terkait implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – LAPOR!, bertempat di ruang rapat Kantor BPBD Sulbar, Selasa (11/11). Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, […]
INTUISI.ID, SAMARINDA – Presiden Prabowo Subianto telah mencabut kebijakan yang melarang pengecer menjual gas Elpiji 3 kg dan membatasi pembelian hanya di pangkalan resmi. Kebijakan ini sebelumnya telah menimbulkan kontroversi dan mempengaruhi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada gas Elpiji 3 Kg untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap berkomitmen untuk mengawasi secara ketat […]
Saat ini belum ada komentar