Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat peran strategisnya dalam mengawal arah pembangunan daerah guna mendukung target Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 hingga 6 persen pada tahun 2026.
Penguatan peran tersebut dilakukan melalui peningkatan kolaborasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Barat, sebagai mitra strategis dalam memastikan sinkronisasi perencanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan daerah.
Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, dan Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Tjahjo Purnomo, yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Bapperida Sulbar, Kamis (23/1/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan perencanaan pembangunan berbasis data serta ketepatan alokasi dan penyaluran anggaran sebagai prasyarat percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Amujib menegaskan, Bapperida Sulbar memiliki peran sentral sebagai pengendali arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, integrasi data lintas sektor dan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan anggaran menjadi kunci agar kebijakan pembangunan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan visi Gubernur Sulawesi Barat. Penguatan integrasi data sektoral menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat, terukur, dan berorientasi pada hasil,” ujar Amujib.
Salah satu isu krusial yang mengemuka dalam diskusi adalah pentingnya koordinasi intensif dalam pengelolaan dan distribusi anggaran. Sinergi dengan Kanwil DJPb diharapkan mampu memastikan arus kas pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan kesenjangan antara perencanaan pusat dan kebutuhan daerah.
Melalui penyelarasan perencanaan yang matang dengan tata kelola perbendaharaan yang kuat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan terciptanya iklim pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Kolaborasi lintas instansi ini diyakini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas belanja daerah serta berkontribusi langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (*)
