Dorong Akuntabilitas, Bapperida Sulbar Fokus Perkuat SPIP dari Tahap Perencanaan

Intuisi.id, Mamuju – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan terus didorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya melalui keterlibatan aktif Bapperida Sulbar dalam Workshop Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang digelar di Kantor Perwakilan BPKP Sulbar, Selasa, 28 April 2026.

Kegiatan ini dihadiri Inspektur Daerah Sulbar bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, serta melibatkan sejumlah perangkat daerah. Dari Bapperida, Perencana Ahli Muda Muh Faried Fadal hadir untuk mendalami penguatan maturitas SPIP sebagai instrumen penting dalam mengawal pembangunan daerah.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa peran Bapperida dalam SPIP bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai penggerak di tahap awal perencanaan.

“Bapperida ini hulu dari proses pembangunan. Kalau pengendalian di tahap perencanaan sudah kuat, maka pelaksanaan di OPD akan lebih terarah dan risiko penyimpangan bisa ditekan sejak awal,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa penguatan SPIP menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel, sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Dalam workshop tersebut, BPKP Sulbar memaparkan gambaran kondisi terkini tata kelola pemerintahan daerah. Data baseline tahun 2023 menunjukkan skor maturitas SPIP Sulbar berada di angka 3,205. Sementara Indeks Manajemen Risiko (MRI) tercatat 2,878 dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) berada di angka 2,850.

Angka-angka ini menjadi pijakan awal untuk perbaikan ke depan.

Menurut Faried Fadal, ada sejumlah langkah strategis yang perlu diperkuat agar capaian tersebut bisa meningkat. Di antaranya penataan struktur manajemen risiko berbasis model three lines of defense, perbaikan kualitas perencanaan yang lebih berorientasi hasil, hingga penguatan indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART.

Selain itu, peningkatan kapasitas SDM juga dinilai penting, terutama dalam menyusun sasaran yang selaras dan relevan dengan tujuan pembangunan. Implementasi manajemen risiko pun harus diperluas, tidak hanya di level strategis, tetapi juga sampai ke level operasional di masing-masing OPD.

Tak kalah penting, risiko korupsi juga harus mulai diintegrasikan dalam manajemen risiko, agar langkah pencegahan bisa dilakukan lebih sistematis.

“Ke depan, kami berkomitmen melakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas secara objektif sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan,” kata Faried.

Dengan kolaborasi antara Bapperida, BPKP, Inspektorat, dan BPKAD, Pemprov Sulbar optimistis mampu meningkatkan maturitas SPIP sekaligus mendorong terciptanya birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. (*)