Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Data Jadi Kunci, Rapim Sulbar Libatkan BPKP dan DJPb untuk Evaluasi Pembangunan

Data Jadi Kunci, Rapim Sulbar Libatkan BPKP dan DJPb untuk Evaluasi Pembangunan

Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersiap menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Triwulan I Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Agenda ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 April 2026, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, dan akan melibatkan seluruh jajaran pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui undangan resmi meminta para bupati se-Sulbar hadir bersama perangkat daerah yang membidangi pengawasan, perencanaan, dan keuangan. Selain itu, jajaran Sekda, staf ahli, asisten, hingga kepala OPD lingkup provinsi juga dijadwalkan ikut serta.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menegaskan peran gubernur dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan di daerah.

“Rapim ini menjadi ruang evaluasi bersama, sekaligus memastikan arah pembangunan tetap selaras antara provinsi dan kabupaten,” jelas Amujib.

Menariknya, rapat kali ini juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai mitra strategis.

Menurut Amujib, fokus utama pertemuan adalah pemaparan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran oleh BPKP, serta penyampaian laporan kinerja dari para bupati se-Sulawesi Barat.

Sementara itu, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menegaskan bahwa kesiapan data menjadi hal krusial dalam pelaksanaan rapat tersebut.

Ia menyebutkan, Bapperida telah merampungkan pengisian formulir asersi dari BPKP sebagai bahan utama pembahasan.

“Data ini akan menjadi pijakan bagi kepala daerah untuk melihat secara langsung capaian kinerja pembangunan yang sudah berjalan, sekaligus mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Melalui Rapim ini, Pemprov Sulbar berharap tercipta sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Tidak hanya itu, forum ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya birokrasi yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Dinsos Sulbar Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Miskin Ekstrem di Mamasa

    Dinsos Sulbar Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Miskin Ekstrem di Mamasa

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamasa – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan menyalurkan bantuan beras kepada warga kurang mampu di Kabupaten Mamasa pada Rabu, 10 Desember 2025. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Sulbar, Surdin. Bantuan beras ini diserahkan […]

  • RSUD Provinsi Sulbar Perkuat Literasi Kesehatan Melalui Edukasi dan Skrining Kanker Paru

    RSUD Provinsi Sulbar Perkuat Literasi Kesehatan Melalui Edukasi dan Skrining Kanker Paru

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, RSUD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan edukasi dan skrining kanker paru di depan ruang tunggu Rekam Medik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit terhadap pentingnya deteksi dini kanker sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan dilaksanakan di ruang tunggu Rekam Medik Kamis, 5 […]

  • Bapperida Sulbar Utus Dua Staf Ikuti Pelatihan Rencana Kontingensi Bencana 2025

    Bapperida Sulbar Utus Dua Staf Ikuti Pelatihan Rencana Kontingensi Bencana 2025

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi bencana, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengutus dua staf untuk mengikuti Pelatihan Rencana Kontingensi Bencana Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Marasa Corner, Mamuju, selama lima hari, mulai 29 September hingga 3 Oktober 2025. Dua perwakilan […]

  • Kepala BKPSDM Sidak, Karo Pemkesra Sulbar: Kita Komitmen dan Memperkuat Disiplin ASN

    Kepala BKPSDM Sidak, Karo Pemkesra Sulbar: Kita Komitmen dan Memperkuat Disiplin ASN

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi Pancadaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya pada pilar penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani, Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menerima pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama […]

  • Plt Karo Pemkesra Sulbar Dampingi Gubernur Kunker di Polman

    Plt Karo Pemkesra Sulbar Dampingi Gubernur Kunker di Polman

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Polman – Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, turut mendampingi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, dalam kegiatan Syukuran dan Rapat Turun Sawah Mappalilli, yang berlangsung di Pelataran Bendungan Lakejo, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (24/10). Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, di antaranya Kadis PUPR, Kadis Pendidikan dan […]

  • Bapperida Sulbar Fokuskan Pembangunan Infrastruktur untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

    Bapperida Sulbar Fokuskan Pembangunan Infrastruktur untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat kini mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih tepat sasaran, dengan fokus pada dua persoalan mendasar: kemiskinan ekstrem dan stunting. Sebanyak 72 desa dan kelurahan telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas intervensi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 602 Tahun 2025. Arah kebijakan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur Tahun 2025 […]

expand_less