Ikuti Kami

Beranda » BERITA » BPKPD Sulbar Ajukan Ranperda APBD 2026 ke Inspektorat untuk Reviu : Pastikan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah

BPKPD Sulbar Ajukan Ranperda APBD 2026 ke Inspektorat untuk Reviu : Pastikan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah

INTUISI.ID, Mamuju – Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 kepada Inspektorat Sulbar untuk dilakukan proses reviu.

Penyerahan dokumen dilakukan oleh Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, didampingi pejabat fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus, serta staf Mas’ad. Dokumen diterima langsung oleh Sekretaris Inspektorat Sulbar, Abdul Syahid Hasan, di ruang kerjanya pada Senin (8/9/2025).

Langkah ini sejalan dengan Misi Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur Sulbar ,Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Pengajuan dokumen Ranperda ini dilengkapi pula dengan dokumen pendukung, diantaranya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun 2026 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2026. Proses reviu diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam penyempurnaan Ranperda sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar untuk dibahas dan disetujui.

Dalam kesempatan itu, Abdul Kuddus menegaskan bahwa proses reviu Inspektorat menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas perencanaan keuangan daerah.

“Kami berharap reviu ini bisa membantu menyempurnakan rancangan APBD, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat tepat sasaran, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Sulbar, Abdul Syahid Hasan, menyambut baik penyampaian Ranperda ini.

“Inspektorat berkomitmen memberikan reviu yang objektif dan konstruktif. Kami ingin memastikan APBD 2026 tersusun sesuai aturan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra menegaskan, hasil reviu ini sangat penting agar rancangan APBD 2026 semakin matang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sulbar secara adil dan transparan.

Dengan tersusunnya Ranperda APBD 2026 dan melalui reviu Inspektorat, diharapkan Sulbar dapat menghadirkan APBD yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Wawali Agus Haris Lantik Pengurus KMA Bontang, Tekankan Kebersamaan dalam Keberagaman

    Wawali Agus Haris Lantik Pengurus KMA Bontang, Tekankan Kebersamaan dalam Keberagaman

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris melantik pengurus Kerukunan Masyarakat Adonara (KMA) Kota Bontang periode 2025–2027 yang dirangkaikan dengan halal bihalal, di Kampung Gotong Royong, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat, Sabtu (28/3) malam. Pelantikan tersebut berlangsung penuh kehangatan dan turut disaksikan Ketua Ikatan Keluarga Besar Nusa Tenggara Timur, Kapt. Arh. Yohanes Bay. Dalam kesempatan […]

  • Zulfikar Suhardi Desak Pemerintah Pastikan Distribusi LPG 3 Kg Tak Menyulitkan Masyarakat

    Zulfikar Suhardi Desak Pemerintah Pastikan Distribusi LPG 3 Kg Tak Menyulitkan Masyarakat

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Zulfikar Suhardi (MZS), menyoroti kebijakan transisi distribusi LPG 3 kilogram yang dinilai berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Zulfikar menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan baru terkait distribusi LPG 3 kg tetap berpihak kepada rakyat. Menurutnya, perubahan mekanisme distribusi tidak boleh menyebabkan kelangkaan atau […]

  • Gubernur SDK Hadiri HUT ke-3 PTA Sulbar, Tekankan Integritas dan Keadilan Peradilan

    Gubernur SDK Hadiri HUT ke-3 PTA Sulbar, Tekankan Integritas dan Keadilan Peradilan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Sulawesi Barat yang berlangsung di aula kantor PTA Sulbar, Jumat 5 Desember 2025. Dalam sambutannya Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengungkapkan bahwa saat ini hukum kita terkoreksi. Ia menjelaskan, proses hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian, KPK […]

  • Bapperida Sulbar Luncurkan Inovasi SiKODE, Perkuat Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Digital

    Bapperida Sulbar Luncurkan Inovasi SiKODE, Perkuat Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Digital

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali menghadirkan inovasi digital untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Melalui aksi perubahan, Bapperida resmi memperkenalkan Sistem Informasi Kode Digital Aset (SiKODE) dalam Seminar Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Tahun 2025, […]

  • Gubernur Sulbar Lakukan Peninjauan untuk Pastikan Keamanan Natal, Wujudkan Persatuan

    Gubernur Sulbar Lakukan Peninjauan untuk Pastikan Keamanan Natal, Wujudkan Persatuan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) turun langsung memantau pelaksanaan ibadah Natal di Kota Mamuju, Rabu 24 Desember 2025 malam. Sejumlah rumah ibadah yang menggelar misa Natal didatangi satu per satu. Suhardi Duka datang bersama Kapolda Sulbar Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta serta jajaran Forkopimda. Selain gereja, rombongan juga menyambangi Pos Pengamanan Terpadu […]

  • Banggar DPRD Sulbar Kunjungi PT. Bangun Banua, Evaluasi Pengelolaan PI Blok Migas

    Banggar DPRD Sulbar Kunjungi PT. Bangun Banua, Evaluasi Pengelolaan PI Blok Migas

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan ke PT. Bangun Banua, perusahaan pengelola Participating Interest (PI) Blok Migas di Banjar Masin, Kalimantan Selatan, pada Senin, 29 April 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan pemanfaatan PI yang dikelola oleh BUMD tersebut. Anggota Banggar DPRD Sulbar, Sukri, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan […]

expand_less