Strategi Terpadu Tekan Pengangguran, Bontang Andalkan Pelatihan hingga Jargas

Intuisi.id – Pemerintah Kota Bontang terus menggenjot berbagai strategi untuk menekan angka pengangguran, mulai dari pelatihan tenaga kerja hingga pengembangan sektor ekonomi berbasis rumah tangga.

Upaya ini dipaparkan dalam kegiatan validasi lapangan apresiasi kinerja penurunan pengangguran bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Rabu (08/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang tersebut menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan langkah konkret yang telah dijalankan sepanjang tahun.

Wali Kota Bontang menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama. Salah satunya melalui pelatihan kerja yang rutin digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bontang. Pada tahun 2025, program pelatihan yang didukung dana provinsi mampu menjangkau 572 peserta.

“Program ini sangat membantu, apalagi pesertanya tidak hanya dari Bontang, tetapi juga dari Kutai Timur dan Berau,” ujarnya.

Selain dari provinsi, pelatihan juga diperkuat melalui berbagai sumber pendanaan. Dari APBD Kota Bontang, sebanyak 1.857 orang telah mengikuti pelatihan melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN mencakup 35 peserta, sementara sektor perusahaan turut berkontribusi melatih 110 orang. Secara keseluruhan, total 2.574 orang telah mendapatkan pelatihan kerja sepanjang 2025.

Tak berhenti pada peningkatan keterampilan, Pemkot Bontang juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui inovasi program jaringan gas (jargas). Ketersediaan energi yang lebih murah dinilai mampu mendorong tumbuhnya usaha kecil berbasis rumah tangga atau home industry.

Dengan biaya produksi yang lebih rendah, masyarakat diharapkan dapat memulai usaha mandiri dari rumah, sehingga membuka peluang kerja baru tanpa bergantung pada sektor formal.

Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi potensi lonjakan pengangguran akibat pengurangan Tenaga Kerja Daerah (TKD). Langkah yang diambil adalah mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan analisis kebutuhan riil dan beban kerja organisasi.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal.

Di tengah tekanan fiskal, Pemkot Bontang menegaskan komitmennya untuk tetap hadir dalam menciptakan peluang kerja. Kombinasi antara peningkatan keterampilan, dukungan energi murah, dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi strategi utama yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, Bontang optimistis dapat memperkuat daya saing tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. (*)